Republiknews, Sulut-
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menerima kunjungan kerja rombongan Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin Edhi Baskoro Yudhoyono di Kantor Pengelola KEK Bitung, Kamis, (13/2/2020).
Kunker juga turut dihadiri anggota DPR RI dari Adriana Dondokambey (PDIP), Moreno (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurual (PKB), I.G.N Kesuma Kelakan (PDIP), Effendy Sianipar (PDIP), Dave Akbarshah Fikarno (Golkar), Katherine Oendoen (Gerindra), Ahmad Sahroni (Nasdem), Yanuar Prihatin (PKB), Bertu Merlas (PKB), Vera Febyanthy (Demokrat) dan Chaerul Anwar (PKS) dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.
Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw memaparkan kondisi terkini KEK Bitung saat ini.
“KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung,” kata Kandouw.
Lanjut Kandouw, ditengah potensi tersebut, KEK juga memiliki kendala penyelesaian pembebasan lahan.
“Kami juga memiliki kendala yang masih harus dicarikan jalan keluarnya. Kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai. Selain itu, permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, seperti perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Tidak kalah pentingnya kepastian hukum,” ucap Kandouw.
“Tapi, bagi kami “Point of no return”, kami berharap Banggar DPR RI bisa memperjuangkan ke Pemerintah pusat,” sambungnya.
Sementara itu ketua tim rombongan Banggar DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas ini menerangkan bahwa KEK ini sudah direncakan sejak tahun 2014 dan kedatangan Banggar DPR RI untuk melaksanakan fungsi, tugas dan pengawasan bagaimana realisasi pembangunan KEK.
“KEK Bitung tidak seperti yang dibayangkan dalam sebuah perencanaan besarnya. Dimana kawasan ini menjadi mempercepat pertumbuhan secara menyeluruh, sehingga para pihak yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada agar proses percepatan pembangunan KEK jadi sedap,” tandas Ibas.
Karenanya, menurut Ibas, Banggar DPR RI akan mengambil sikap mendorong solusi yang tepat dan bersinergi dengan seluruh stekholder agar pembangunan KEK bisa terlaksana dengan sasaran kesejahteraan masyarakat.
“Seperti sektor UMKM dan industri perikanan jangan sampai industri perikanan andalkan impor karena negara Indonesia kaya sekali hasil laut, harus di dorong hasil tangkapan ikan di Sulut bisa diekspor dan dikonsumsi masyarakat Sulut sebagai satu kebanggaan,” tutupnya.
Hubmaspemprovsulut