Turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun anggaran 2019 di beberapa SD dan SMP di Kota Bitung harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
Olehnya, para Kepala Sekolah (Kepsek) diminta untuk tidak terlibat langsung dalam urusan proyek swakelola ini. "Jangan sampai ada indikasi keterlibatan kepsek dalam setiap proyek swakelola. Padahal, seharusnya proyek swakelola ini dikerjakan oleh panitia pembangunan sekolah yang ditunjuk,"ucap Wakil ketua Harian Corong Aspirasi Rakyat (CAR) Harten Saliku , Rabu (11/12/19).
Harten menjelaskan, tugas pokok sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bukan untuk melaksanakan rehabilitasi gedung dan bangunan. "Perpres 54 Tahun 2010 jelas tercantum. Proyek swakelola tentunya dikerjakan oleh panitia pembangunan sekolah yang didalamnya komite ataupun kelompok masyarakat,"jelasnya.
Menurutnya, fungsi kepala sekolah dalam proyek swakelola hanya sebatas pengawas. "Kalo memang disetujui dari kesepakatan panitia pembangunan, bisa juga sebagai penanggungjawab anggaran, tapi bukan pelaksana atau memberi borongan di pembangunan tersebut karena ini swakelola. Intinya mengajar saja, jangan urus-urus proyek. Kami punya data sekolah, dimana Kepala Sekolahnya terlibat langsung dalam proyek swakelola," tegasnya.
Berkaca dari pengalaman lalu, lanjut Harten, seorang kepsek sudah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Manado akibat terlibat kasus rehabilitasi bangunan kelas, karena diduga bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun 2016.
"Kami menduga penyimpangan itu disebabkan kepala sekolah turun langsung untuk mengelola proyek pembangunan di sekolah lewat mekanisme swakelola. Padahal, mereka kurang paham masalah proyek. Ini rawan terjebak korupsi," tandasnya seraya berharap tak ada lagi kepala sekolah yang terlibat langsung.
Sementara itu, hingga berita ini dipublish, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Julius Ondang belum berhasil dikonfimasi terkait hal tersebut.(Rommi)