Bitung, Republiknews.com-
Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Bitung, membuka penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada serentak 2020.
Pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw tertuang dalam surat KPU Kota Bitung NOMOR: 21 /PP.04.2-Pu/7172/Kota/I/2020, dalam rangka mengundang Warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri
menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) untuk Pemilihan Tahun
2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan sebagai anggota PPK:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) Tahun
tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
tahun atau lebih:
j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/
KIP Kabupaten / Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama
sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang
sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai
anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR,
DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai
berikut:
a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta
Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur
dan adil.
d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling
singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik
yang bersangkutan.
e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang
ditunjuk.
f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah
terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah
menengah atas/sederajat.
h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS
dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.
j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu
pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan
Pemilihan Umum.
m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang
alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Bitung melalui pos atau email dengan
alamat Jl. Stadion Dua Sudara, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari.
Paling lambat tanggal 24 Januari 2020.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.
Bitung, 14 Januari 2020.
2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan sebagai anggota PPK:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) Tahun
tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
tahun atau lebih:
j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/
KIP Kabupaten / Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama
sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang
sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai
anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR,
DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai
berikut:
a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta
Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur
dan adil.
d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling
singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik
yang bersangkutan.
e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang
ditunjuk.
f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah
terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah
menengah atas/sederajat.
h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS
dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.
j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu
pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan
Pemilihan Umum.
m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang
alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Bitung melalui pos atau email dengan
alamat Jl. Stadion Dua Sudara, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari.
Paling lambat tanggal 24 Januari 2020.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.
Bitung, 14 Januari 2020.