PSBB Jakarta Diduga untuk Gulingkan Jokowi -->

PSBB Jakarta Diduga untuk Gulingkan Jokowi

Sabtu, 12 September 2020, September 12, 2020

Jakarta-Republiknews,com. Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku menduga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total Jakarta bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya curiga jangan-jangan PSBB ditetapkan untuk gulingin Jokowi," katanya dalam video bertajuk "Anies Harus Dipecat" yang diunggah akun Agama Akal TV, Sabtu (12/9/2020).

Sebab dia juga menduga ada menteri yang secara diam-diam ingin merebut kekuasaan Jokowi, jika nanti terjadi krisis ekonomi.

"Malah ada menteri yang mau berkhianat. Mau berkhianat mau mencari kesempatan kalau-kalau terjadi krisis ekonomi, krisis politik, dia bisa ambil alih kekuasaan," duganya lagi.

Namun demikian, Arief enggan mengungkapkan identitas dari menteri yang dia maksud.

"Tebak sendirilah, kira-kira menteri mana yang kuat, yang bisa mengambil alih kekuasaan," ujarnya.

"Jadi ini ada benang merahnya antara PSBB total dengan menteri yang ada di Jokowi loh. Ini kita harus kasih tahu ke Jokowi. Makanya kita empeach juga kan. Wong Seoharto aja kita bisa empeach (makzulkan-red) apalagi gubernur. Tapi percayalah kalau ada yang berani meng-empeach Kang Mas Jokowi itu akan berhadapan dengan aku dan kawan-kawan," tukasnya.

Sebelumnya, Arief sempat mengimbau Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk segera menghadap Presiden Jokowi dan meminta penonaktifan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Alasannya, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan pemberlakuan PSBB total tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Sebagaimana diketahui, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total seperti awal pandemi Covid-19 lalu. Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

Anies menjelaskan bahwa keputusannya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.

Namun belakangan, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan, ketika bertemu dengan para pimpinan media belum lama ini, Presiden Jokowi malah menilai bahwa pembatasan sosial skala mikro di tingkat komunitas, RT, RW lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Kembali ke persoalan penggulingan Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara dengan Pro3 RRI menjelang pengumuman susunan kabinet baru di Oktober 2019 lalu, Politisi PDI Perjuangan, Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku keberatan dengan keputusan Jokowi untuk menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Dikhawatirkannya keputusan itu malah menjadi "senjata makan tuan". Di mana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kalau negara dalam kondisi fakum, kacau (chaos) atau dalam situasi yang tidak menguntungkan, maka Menteri Pertahanan dapat mengambil alih kekuasaan.

"Menteri Pertahanan boleh mengambil alih dibantu oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Dan itu ada di pihak sono," beber pensiunan TNI ini.

"Kalau berbicara wah ini akan aman, tidak akan chaos, aduh saya inikan sudah pernah jadi tentara 35 tahun, pernah di era orde baru juga, bagaimana membuat ramai, chaos, damai, ya kita sudah tahu lah," lanjutnya.

Makanya saat itu TB mengingatkan Jokowi untuk memikirkan secara matang-matang sebelum menempatkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.

"Kalau kemudian senjata itu digunakan tidak pada tempatnya, kewenangan yang sangat besar dalam UUD 45 itu, ya itu senjata makan tuan lah," demikian TB. sumber rri.co.id

TerPopuler