 |
| Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. |
Republiknews.com – Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni mengingatkan pemerintah untuk terus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia. Ali meyakini pendidikan vokasi bukan hanya mengurangi disparitas pendidikan, tetapi juga mampu mengentaskan permasalahan pengangguran.
Menurut Ali Zamroni, sistem pendidikan vokasi dan program pendidikan vokasi hendaknya terus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Karenanya, pemerintah harus membangun kepercayaan mengenai vokasi di masyarakat karena pendidikan vokasi merupakan instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke pasar kerja maupun berwirausaha.
“Pendidikan vokasi ini bukan kelas dua, pendidikan vokasi itu bagus kalau sekali lagi dikaitkan dengan pekerjaan. Karenanya, pemerintah harus terus menyesuaikan program pendidikan vokasi dengan dunia industri, ” ujar Ali Zamroni di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).
Pentingnya penyesuaian pendidikan vokasi dengan dunia industri ini juga telah dikemukakan oleh Ali Zamroni dalam pertemuan Tim Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang Inssanul Kamil dan jajaran stakeholder lainnya di Kota Padang, Sumbar, Jumat (20/11/2020).
Politikus Gerindra tersebut berpendapat melalui pola pendidikan vokasi seperti SMK yang usai lulus langsung siap memiliki keahlian untuk bekerja. Hal terpenting lanjut Ali Zamroni, pemerintah harus meningkatkan hubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan standar yang jelas.
“Melalui standar yang jelas di pendidikan vokasi, saya yakin fresh graduate bisa langsung diterima untuk bekerja di dunia industri,” kata legislator Senayan mantan kuli tinta tersebut.
Ali Zamroni mencontohkan jurusan otomotif SMK, jika peralatan praktek di sekolahnya menggunakan teknologi tua, maka setelah lulus siswa tersebut sudah menggunakan teknologi baru di tempat kerja.
“Mau tidak mau, siswa tersebut harus kembali belajar mulai dari nol. Ini yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah untuk membuat standar yang jelas,” kata legislator dapil Banten I itu.
Menyinggung rencana pemerintah untuk merekruit sebanyak 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Ali Zamroni memastikan dirinya selaku Anggota Komisi X DPR RI akan terus mengawasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
“Jangan rencana tersebut hanya sekedar wacara. Komisi X akan terus tagih di rapat selanjutnya. Kita ingin sampai ada bukti nyata guru honorer yang diangkat. Apakah APBN kita cukup? Saya yakin cukup, ” ujarnya.
Ali Zamroni berpendapat, pemerintah hendaknya lebih mengutamakan dalam merekruit tenaga guru honorer berusia 35 tahun menjadi PPPK. Sebab guru berusia 35 tahun tak lagi bisa mengikuti seleksi CPNS.
“Tapi guru honorer 35 tahun memiliki kelebihan yakni pengabdian yang sudah lama,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini. Jcn – (T.L)