Iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Kemensos Dukung dan Beri Akses Penuh terhadap Proses Hukum di KPK

Republiknews
Rabu, 09 Desember 2020, Desember 09, 2020 WIB Last Updated 2020-12-10T05:05:59Z


Republiknews.com - JAKARTA, Kementerian Sosial sangat prihatin terhadap proses hukum yang saat ini tengah terjadi di KPK dan memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), minggu (6 Desember 2020).  


Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka ke beberapa orang.


“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya upaya Pemberantasan Korupsi,” jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, hari ini.


Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam mengalirkan bansos di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi.


"Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi akuntabilitas," tambah Hartono.


"Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk KPK. Hal ini Karena kami staf anggaran yang besar, "tegasnya.


Lebih lanjut, Hartono akan terus bekerja keras untuk melaksanakan / menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus kami mulai bulan Januari 2021.


"Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134.008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus," lanjutnya.


Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%. Sumber kemensos ri. (TL)

Iklan

iklan