Republiknews.com – Minsel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang membentuk (Pansus) Panitia Khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) sampai hari ini temuan – temuan tersebut dari Kepala Daerah ke Polda Sulut belum ada titik terangnya, sehingga persoalan tersebut kembali diungkit.
Diantara temuan tersebut salah satunya anggaran penggunaannya pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minsel, yang di duga penggunaan anggaran Miliaran rupiah di bagian itu sarat dengan mark-up, bahkan sesuai temuan terdapat adanya penggelembungan harga yang terbilang sangat fantastis.
Pada temuan Pansus LKPJ, beberapa pengadaan yang dicurigai di antaranya, pembangunan pendopo di rumah dinas Bupati Minsel yang menghabiskan anggaran sekira Rp.900 jutaan, pengadaan bedcover di kisaran Rp.150 juta, pengadaan lampu hias yang mencapai Rp.450 juta, pengadaan meja kecil seharga Rp.80 juta, pengadaan video-tron Rp.800 juta, serta banyak lagi pengadaan furniture yang anggarannya bisa dibilang cukup fantastis.seperti dilansir dari komentar.co.
Meski telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 900 jutaan dalam pembangunan Pendopo namun progres kerjanya saat diperiksa tim Pansus LKPJ sangat tidak sebanding dengan uang yang sudah di habiskan.
“Kalau hasil kerja hanya seperti ini, dengan dana 100 juta rupiah saja sudah bisa seperti ini. Lalu kemana uang yang lain dibelanjakan, untuk apa? Ini yang kami laporkan karena memang sungguh terlalu,” kata Franky Lelengboto, Ketua Pansus LKPJ, saat melakukan pemeriksaan pekerjaan pendopo, kala itu.
Pengadaan aneh lainnya terjadi pada pengadaan meja kecil tempat tandatangan. Saat terungkap dalam pembahasan LKPJ, harga meja itu Rp.80 juta rupiah. Kemudian, saat tim pansus turun lapangan, berubah lagi informasi bahwa harga Rp.80 juta untuk 2 buah meja.
Kendati sudah turun harganya, namun wujud dari meja tersebut tidak sebanding dengan harga. Meja kecil dengan panjang sekira 60-70 cm dan lebar sekira 40 cm itu, ditaksir paling mahal seharga Rp.2,5 jutaan.
“Meskipun misalkan kayu jati, tapi kalau hanya sekecil ini, harga pasaran paling mahal 2,5 juta,” ungkap Verke Pomantow dan diaminkan Jaclyn Koloay.
Belum lagi dengan Lampu hias yang dipasang pada samping kiri dan kanan serta depan Kantor Bupati Minsel, harganya pun fantastis. Persetnya dibanderol dengan harga Rp.150 juta, dikalikan 3 set, maka dana yang dikeluarkan mencapai Rp.450 juta.
"Masakan lampu segini 150 juta rupiah? Apa ini tidak terlalu mahal,” tanya Stefanus Lumowa, Wakil Ketua DPRD Minsel.
‘Pasukan’ antirasuah Minsel angkat suara. Menurut Ketua LSM Gerakan Masyarakat, Perangi Korupsi (GMPK) Minsel, John Senduk, aparat hukum harus segera turun tangan memeriksa proyek pengadaan temuan Pansus LKPJ.
“Seharusnya aparat hukum, entah Polisi, Kejaksaan ataupun KPK, sudah turun tangan. Sebab, ini temuan lembaga resmi negara, yakni Pansus LKPJ DPRD Minsel. Datanya sudah ada, tunggu apa lagi,” ketus Senduk.
Dikatakannya juga, bukan tidak mungkin masih ada lagi proyek siluman yang tersembunyi dan belum terungkap. “ Nah, sudah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. Ini uang negara yang juga adalah uang rakyat, jadi harus diusut tuntas,” kata Senduk. (*/T.L)