Iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Pemdes Minsel Harus Pahami PMK 222 Tahun 2020 terkait Pelaksana pengeluaran Bantuan (Bansos) kepada Masyarakat

Republiknews
Kamis, 04 Februari 2021, Februari 04, 2021 WIB Last Updated 2021-02-05T04:02:53Z


Republiknews.com – Minsel, Sesuai dengan Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar Terkait Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp.300.000/bulannya untuk setiap Kepala Keluarga penerima Manfaat (KPM).Jumat (5/2/2021).


Pemberian BLT-DD yang akan dikeluarkan sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK 222 Tahun 2020 yang sangat jelas, sehingga pelaksana pemberian BLT tidak diberikan secara sembarangan kepada masyarakat, terkait hal tersebut pihak pelaksana di setiap Desa agar benar benar memahami aturan PMK yang telah dikeluarkan. 


Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minsel, Jaclyn Koloay memberikan pernyataan sikap kepada setiap Hukumtua yang ada di Minsel, dimana pemberian BLT-DD harus memahami peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat, seperti PMK 222 Tahun 2020. Seperti dilansir dari komentar.co.


“Mana bantuan Sosial Pemerintah dan bantuan lainnya, seperti UMKM. Bantuan UMKM adalah program dari kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk pelaku usaha dengan tujuan membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi covid-19," ujar politisi yang dikenal vokal ini.


Lanjut Koloay, Bantuan Sosial Pemerintah adalah Program dari Kementrian Sosial hanya diberikan kepada keluarga miskin dan keluarga yang kurang mampu.


"Itu semua dengan tujuan program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bantuan BST PKH BPNT diberikan bukan karena musibah atau karena pandemi covid-19”, katanya.


Menurutnya, bantuan UMKM sama dengan bantuan dari Kementerian Pertanian yang memberikan bibit, pupuk dan lain-lain secara gratis kepada para petani, dengan maksud membantu para petani meningkatkan hasil panen demi peningkatan perekonomian masyarakat.


“Jadi tidak ada alasan penerima UMKM tidak boleh menerima BLT DD. BLT-DD untuk masyarakat terdampak negatif pandemi Covid-19. Dan itu tidak dibatasi oleh aturan. Yang pasti sesuai kebutuhan BLT-DD," Poltisi Perindo ini.


Lebih jauh dikatakan wanita cantik yang dikaruniai dua orang putera ini, pemerintah pusat berusaha membuat program-program untuk membantu masyarakat melewati kondisi pandemi Covid-19, lewat bantuan-bantuan tunai dan non tunai.


“Kenapa Pemerintah Desa Tidak Ada Kebijakan? Semua tergantung Kebijakan Pemdes. Kecuali ada aturan yang menulis langsung bahwa penerima UMKM tidak boleh menerima BLT DD," tandasnya. (T.L)

Iklan

iklan