Pengamat Kepollissian Suta Widhya setuju Peerampok Dana Bansos Dihukum Mati serta Parpolnya Dibubarkan -->

Pengamat Kepollissian Suta Widhya setuju Peerampok Dana Bansos Dihukum Mati serta Parpolnya Dibubarkan

Jumat, 12 Februari 2021, Februari 12, 2021


Republiknews.com Jakarta, Pelaku Perampokan Dana Bantuan (Bansos) Covid-19 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimotori oleh Juliari Batubara oleh pengamat Kepolisian Suta Widhya SH yang setuju dengan pendapat Guru Besar ilmu Politik (UI) Thamrin Amal Tomagola diberi sanksi yang berat. Kamis (11/2/2021).


Menurut Suta pada Kamis (11/2) sore di Jakarta, perbuatan mereka sudah sangat menzalimi masyarakat yang sedang susah saat Pandemi covid-19 Corona. Lebih lanjut Suta menilai usulan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola dan PDIP dibubarkan karena rampok dana bencana sudah tepat.seperrti dilansir dari jelajahperkara.com.


Seperti kita tahu, usulan Thamrin para pelaku perampokan dana bansos tersebut harusnya dihukum mati dan partainya dibubarkan.


“Memang mereka sangat pantas dihukum mati. Dan Parpol nya mestinya digugat ke MK utk dibubarkan karna rampok Dana Bencana sesuai twit Tamrin dalam akun twitteri akun Twitter-nya.


Suta menilai tanggapan Thamrin atas kicauan Pempred Koran Tempo Budi Setyarso yang menuliskan di akun Twitter-nya @BudiSetyarso: Bagaimana perusahaan yang terafiliasi dengan dua politikus PDIP memperoleh proyek pengadaan bansos hingga Rp 3,4 triliun?


“Jadi, jelaslah usulan Thamrin sangat tepat agar para politisi PDIP yang terlibat korupsi bansos layak dihukum mati dan partainya dibubarkan. Jangan hanya pihak yang sudah benar bergerak di bidang kemanusiaan saja yang diberi sanksi,” Kata Suta lebih lanjut.


“Mereka sangat pantas dihukum mati,” tegas Suta.


Seperti diketahui, beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggara bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Menurut Suta sudah tepat jika Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto yang berani meminta penyidik KPK turut memeriksa Herman Hery dalam kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. (*/T.L)

TerPopuler