Iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Agun Gunanjar : Upaya Preventif Terkait Penanganan Bahaya Radikalisme serta Terorisme

Republiknews
Selasa, 06 April 2021, April 06, 2021 WIB Last Updated 2021-04-06T08:12:22Z
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Menangkal Radikalisme Bagi Generasi Muda’


Republiknews.com – Jakarta, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menilai harus terjadi pergeseran dalam penanganan terorisme dan radikalisme dari sikap represif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi pendekatan preventif. Aksi-aksi teror dan anarkis maupun kekerasan lainnya yang muncul di pemberitaan media sosial, media cetak serta media cetak, bersifat penanganan represif.


“Jadi, upaya preventif dalam penanganan bahaya radikalisme ini, perlu harus digenjot dan dilakukan, jangan hanya sekedar upaya yang sifatnya represif saja, ” ujar Agun dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Menangkal Radikalisme Bagi Generasi Muda’ yang digelar di media center, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).


Agun juga melihat pemberitaan kegiatan dan program-program Pemerintah termasuk bagaimana tindakan Densus Polri bersifat represif. Menurutnya, upaya penangkalan bahaya radikalisme kelihatannya tidak akan pernah bisa tuntas dan selesai bahkan persoalan-persoalannya terus tumbuh dengan langkah refresif.


“Apalagi, fungsi representative yang dijalankan Partai Politik (Parpol) sampai sekarang lebih banyak kelihatan represif daripada preventif, ” kata Penasihat Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.


Hal senada dikatakan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Menurutnya selain melakukan deradikalisasi dan pencegahan yang bersifat preventif, fungsi penangkalan terorisme oleh TNI juga harus difungsikan.


Arsul berpendapat program deradikalisasi yang telah memakan biaya triliunan rupiah belum berhasil. Hal itu dibuktikan masih adanya tindakan aksi radikal seperti terorisme yang malah dilakukan oleh kelompok usia muda.


Arsul menegaskan, potensi ancaman tindakan terorisme bisa datang dari orang per orang, bukan kelompok, akibat proses radikalisasi.


“Karenanya, diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk melalukan deradikalisasi sehingga anggaran yang cukup besar di sejumlah kementerian bisa digunakan secara efektif, ” ujarnya. Jcn – (T.L)

Iklan

iklan