Iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Sektor Perikanan Anjlok, Walikota Perjuangkan Kembali Kejayaan Perikanan Bitung

Republiknews
Jumat, 30 April 2021, April 30, 2021 WIB Last Updated 2021-04-30T07:23:42Z


Republiknews, Bitung- Wali kota  Bitung Ir Maurits Mantiri ,MM  menghadiri rapat koordinasi sektor insfratruktur dan perikanan kota Bitung yang digelar di ruang rapat utama, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kamis (29/04/2021)


Rakor yang  dipimpin langsung oleh Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta dan diikuti Kementerian Perikanan, Walikota Bitung Maurits Mantiri, PSDKP, Polda Sulut, Kepala Dinas Perikanan, Assisten 3 Provinsi Sulut, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulut, kepala Kejaksaan Negeri Bitung serta Kapolres Bitung.


Kehadiran langsung Wali kota Bitung tersebut bukan tanpa alasan pasalnya, Mantiri  ingin mengembalikan kejayaan sektor perikanan di kota Bitung yang selama 5 tahun belakangan ini anjlok.


Dalam kesempatan itu Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri meminta pemerintah pusat untuk membuka kran sebesar-sebesarnya untuk invetasi perikanan di Kota Bitung.


“Kota Bitung 7 dan 6 tahun lalu b

erjaya dengan perikanan, namun jangan anggap kehabisan ikan itu karena nelayan terlalu banyak mengambil ikan atau over fishing. Buktinya dengan  pembatasan selama 5 tahun ini tidak mungkin nelayan melakukan over fishing dengan adanya aturan yang ketat,” jelasnya sambil meminta sekiranya pemerintah pusat melihat kembali aturan yang ada.


“Kembalikan kejayaan perikanan kota Bitung dengan demikian maka akan berdampak pada kesejahteraan warga Bitung. Mohon pemerintah pusat membuka kran yang tersumbat agar kesejahteraan warga dan perekonomian di kota Bitung tercapai,”ungkap Mantiri.


Senada dengan Walikota Bitung Deputi I  Febry Calvin Tetelepta juga meminta kepada pemangku kepentingan akan terkendala investasi perikanan di Bitung, baik dari tingkat kementerian sampai kota .


“Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung walikotanya ‘Gila’ dalam bekerja dan terus memperjuangkan perikanan di Bitung,”ungkap Tetelepta.


Febry juga meminta agar ada pertemuan guna membahas persoalan batas dan kerja sama antara pemerintah Maluku, Maluku Utara, Papua, papua barat dan Sulawesi Utara. “Memorandum of anderstnading antara pemerintahan daerah ini harus dilakukan agar peningkatan perikanan maju ,” ungkapnya.


Dia juga meminta kepada Kepala dinas Perikanan Provinsi Sulut agar hadir dalam pertemuan tingkat kepala dinas se Indonesia timur pada 24 Mei mendatang.   “Membahas perikanan kita akan lakukan pada 24 mei mendatang dan MUOnya langsung dilakukan hari itu juga agar kran pembatasan bisa mengakir bagus,”kata tetelepta.


Lebih lanjut Febry menegaskan, jika persoalan ini lambat dicarikan jalan keluarnya maka, pemerintah pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan ini. (Suryo)

Iklan

iklan