GpdlGfO6GUAiTpMpTfr6GSOo

Slider

Milyaran APBD Belum Terealisasi ,Perjalanan Dinas Kadis dan Anggota DPRD Bitung Disoroti

Ilustrasi


Republiknews, Bitung  .  Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung  belum juga di nikmati oleh masyarakat kota Bitung.


Lambanya respon pemerintah kota Bitung,  terkait APBD terbukti ,hingga awal bulan Mei 2021 sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum di laksanakan.


Hal tersebut bertentangan dengan instruksi arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, Rabu (27/4/2021).


Diantaranya seperti program insentif serta proyek yang telah tertata dalam APBD 2021 yang juga disalurkan kepada penerima ataupun dilelang agar supaya putaran ekonomi bisa berjalan.


Sesuai dari hasil penelusuran di lapangan, insentif yang belum juga direalisasikan di antaranya Insentif Hamba Tuhan sebesar Rp3.500.000/orang x 500an penerima, Beasiswa Pendidikan mahasiswa Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000/ orang x 500 hingga 700an mahasiswa kurang mampu. Serta Bantuan penyandang disabilitas Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000/ orang x 1.000an penerima bantuan, bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang anggarannya mencapai Rp1 miliar, gaji THL, belanja ATK serta sejumlah bantuan-bantuan lainnya.


Berdasarkan hitungan tersebut diperkirakan ada sekitar Rp.5 miliar lebih dana APBD 2021 yang membeku di kas daerah dari bulan Januari hingga Mei.


Ironinya, selama lima bulan, Pemkot lebih memprioritaskan pencairan dana perjalanan dinas keluar daerah bagi 30 anggota DPRD dan kepala dinas.


Bisa disimpulkan , memasuki bulan kelima ini, ada miliaran APBD 2021 Kota Bitung yang dinikmati masyarakat di Jakarta, Bali dan Gorontalo berkat perjalanan dinas anggota DPRD serta kepala dinas Pemkot Bitung.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Albert Sarese angkat bicara.


Albert mengatakan, hal itu bukan karena pihaknya sengaja menahan anggaran, namun karena belum ada usulan pembiayaan program dari perangkat daerah.


“Salah jika dikatakan kami menahan dana itu. Sebab, dana tersebut akan diproses jika administrasi dari dinas dan badan sudah dimasukan kepada kami,”paparnya kepada beberapa awak media.


Albertpun menambahkan, dijamin semua program yang diplot dalam APBD 2021, dananya siap di kas daerah, namun sayangnya hingga kini proses pencairan belum diajukan sejumlah perangkat daerah.


Dan perlu diketahui dalam hal pencairan, semua tergantung dari kepala dinas dan kepala badan. Selama belum ada berkas administrasi permintaan masuk kepada kami belum bisa diproses,” terangnya. (*)

Special Ads
Special Ads
Special Ads
© Copyright - Republiknews
Berhasil Ditambahkan

Type above and press Enter to search.