Republiknews.com – Jakarta, Penólakan Musyawarah Nasional (Munas) PJSI virtual 2021 yang akan digelar 29 Agustus mendatang di Jakarta oleh para Pengprov PJSI semakin menguat.Sama seperti dengan PJSI Bali, Kaltim, Sulut dan Maluku, kini giliran PJSI Jabar,,Jambi Kalteng dan Sumut juga melakukan penólakan secara tegas Munas PJSI virtual tersebut, Rabu (25/8/2021).
Para Pengprov tersebut sama-sama berpendapat Munas virtual adalah bagian dari skenario PJSI untuk melanggengkan kekuasaannya. PJSI Jabar melalui Ketua Umum Brigjen TNI (Purn) Robin Hood mengatakan apapun alasannya Munas virtuál telah mencederai demokrasi yang merupakan panglima tertinggi dalam sebuah organisasi.
“Bagi PJSI Jabar, penolakan Munas virtual ini murni yang tak ada kaitannya terhadap dukungan calon.ketua umum PB.PJSI. Tetapi kami tidak ingin PB.PJSI bertindak semaunya sendiri dengan melanggar aturan organisasi. Dan kami melihat ada oknum pengurus PB.PJSI mungkin punya tujuan tertentu yang ingon tetap bercokol dalam kepengurusan selanjutnya,”kata Robin.
Robin yang juga pembina judo di lingkungan Kodam Siliwangi Bandung ini lebih lanjut mengatakan sebaiknya PB.PJSI dilaksanakan tanpa virtual dengan dihadiri langsung utusan Pengprov.tetaoi dengan prokes covid ketat.
Ia menilai Munas virtual justru membuka peluang adanya kecurangan terutama pada saat proses pemilihan ketua umum. “Bagi daerah jelas ada kendala misalnya buruknya signál sehingga mengganggu komunikasi dalam berdemokrasi. Nah apakah hal seperti itu sudah dipertimbangkan oleh PB.PJSI,”tambah Robin dengan nada tanya.
Munas virtual seperti dikatakan Robin dipastikan tidak akan maksimal karena banyak kendala seperti dalam hal komunikasi. Padahal Munas itu tak hanya sekedar memilih ketua umum saja tetapi juga memutuskan program strategis terkait pembinaan judo secara nasional untuk 5 tahun ke depan.
“Alasan pandemi jangan dijadikan tameng untuk memaksakan Munas virtual ini. Selain itu waktunya mepet dengan pelaksanaan PON XX Papua di mana secara psikologis semua Pengprov konsentrasi dan fokus ke PON,”tuturnya.
=Berpotensi Curang & Cederai Demokrasi=
Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PJSI Kalteng, Igusti K Suparta S.Pd.Menurut pria asal Bali ini, Munas virtual ini tidak menjamin segala keputusan yang akan disampaikan lewat zoom
bebas dari kecurangan apalagi dalam kaitannya dengan proses pemilihan ketua umum.
“Dengan adanya dua calon ketua umum PB.PJSI, kemungkinan membuka peluang atau kesempatan bagi pihak tertentu yang berambisi atau bernapsu menggolkan calon yang dijagokannya. Oleh karenanya PJSI Kalteng menólak Munas virtual ini,”papar Gusti.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya ada dua nama masuk bursa calon ketua umum PB.PJSI yakni Achmad Husry dan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.Achmad Husry diusung oleh Pengprov- Pengprov yang menginginkan adanya perubahan di tubuh PB.PJSI.
Bagi PJSI Kalteng seperti dikatakan Gusti tidak mempersoálkan siapa yang menjadi ketua umum induk organisasi judo nasional itu.”Siapapun yang jadi ketua umum PB.PJSI mendatang tidak menjadi soal bagi PJSI Kalteng.Asalkan proses demokrasi dijalankan secara benar tanpa ada paksaan atau tekanan apalagi direkayasa,”ungkapnya.
=Pandemi Jangan Jadikan Alasan Untuk Munas Virtuá=
Sementara itu Sekum PJSI Jambi Sutoyo mengatakan PJSI jangan menjadikan pandemi sebagai alasan atau tameng untuk menggelar Munas virtual. “Kalau pandemi jadi alasan nah PON XX Papua saja tetap dilaksanakan tentu dengan prokes yang sangat ketat. Dan semua yang akan ke PON adalah para pelaku olahraga yang sudah divaksin. Lalu kenapa Munas PJSI tidak dílaksanakan normal tanpa virtual.zoom,”tandasnya.
Menurut Sutoyo, keputusan PJSI melaksanakan Munas virtual justru memantik.kecurigaan adanya agenda tersélubung terutama dalam hal proses pemílihan ketua umum, Apalagi lanjuřtnya, ada dua nama masuk bursa calon ketua umum, salah satunya yang dijagokan sejumlah oknum pengurus PJSI sekarang dengan tujuan mempertahankan posisinya.pada kepengurusan mendatang. (TOR-08/talia).