Republiknews.com – Jakarta, Meski sudah ada keputusan akhir Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) menolak gugatan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) pimpinan Tatang Sulaiman, Forum Pengprov ISSI Perjuangan belum ada kata akhir atau berhenti memperjuangkan kebenaran dan keadilan hukum. Oleh karenanya Forum ini masih terus berupaya menuntut KONI Pusat dan Raja Sapta Oktohari (RSO) menegakkan hukum. Kamis, (28/10/2021).
Menurut juru bicara (Jubir) Koordinator Forum Pengprov ISSI Perjuangan, Agus Prasetyo, pihaknya tak hanya sekedar mencai kemenangan tetapi lebih dari itu menegakkan kebenaran.
”Keadilan dan kebenaran bisa tegak bila mana aturan main organisasi ditegakkan. Buat apa kita menang dengan menghalalkan segala cara, aturan organisas dilabrak. Penegakkan hukum hanya dengan kekuasan,”kata Agus Prasetyo yang biasa disapa Yoyo dalam siaran pers resmi yang diterima media, Minggu, (24/10/2021) malam.
Seperti diketahui polemik balap sepeda Indonesia sudah berlangsung lama hngga muncul dualisme kepengurusan. Ikatan Sepeda Sport Indonesia kini memiliki dua kepengurusan yakni ISSI pimpinan Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman hasil Munaslub 2020 dan ISSI pimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) hasil Munaslub 2021.
Forum Pengprov ISSI Perjuangan secara tegas menuding konflik berkepanjangan di tubuh organisasi balap sepeda Indonesia ini dikarenakan KONI Pusat sebagai pembina dan pengayom organisasi induk cabang olahraga bersikap tidak tegas. Kondisi tersebut diperparparah lagi dengan sikap Raja Sapta Oktohari (RSO) yang ambisius dan haus kekuasaan.
Apa yang disuarakan Forum Pengprov ISSI Perjuangan ini benar adanya. Jika mengacu pada saat terpilihnya Raja Sapta Oktohari (RSO) sebagai Ketua Umum National Olympic Committe (NOC) of Indonesia atau bisa disebut Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 15 Oktober 2019 sejatinya RSO mundur sevagai Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI).
Karena berdasarkan AD/ART KOI Ketua Umum tidak boleh merangkap jabatan pucuk pimpinan induk organisasi olahraga apapun (PB/PP).
Namun yang terjadi RSO justru tetap bertahan dengan rangkap jabatan.”Nah semestinya RSO mundur dari Ketua Umum PB.ISSI dan menyerahkan mandat itu kembali kepada Pengprov ISSI untuk mengambil langkah selanjutnya. Kalau itu dilakukan maka kami dari Pengprov akan menunjuk Plt dengan tugas utama menyiapkan pelaksanaan Munaslub ISSI memilih Ketua Umum definitif,”tambah Ketua Umum Pengprov ISSI Banten ini.
Menurut Yoyo desakan Munaslub ISSI sudah disuarakan oleh 22 Pengprov ISSI hingga muncul Deklarasi mosi tidak percaya kepada RSO pada 22 Juni 2020 di Bandung, Jabar.Deklarasi tersebut diiringi pula dengan dukungan pencalonan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum PB ISSI.
Namun desakan Munaslub ISSI itu seperti dijelaskan Yoyo tidak digubris oleh RSO. RSO malah tetap bertahan dan tak ada niat baik menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada orang lain.
”ISSI ini sudah dijadikan RSO sebagai ladang bisnisnya bersama ”gorombolannya” sehingga aturan organisasi pun ditabrak,”paparnya.
Seiring waktu berjalan, Munaslub ISSI yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Pengprov ISSI se- Indonesia akhirnya digelar 17 Oktober 2020 di Hotel Aston Kartika Jakarta.
Dalam Munaslub ISSI 2020 itu mengantarkan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2020-2024.
Namun hasil Munaslub ISSI 2020 ini seperti melewati jalan terjal penuh tanjakan. KONI yang semula memberi angin terselenggaranya Munaslub ISSI 2020 itu merasa dalam posisi kurang nyaman. Alhasil Munaslub ISSI 2020 tidak mendapat pengakuan dari KONI Pusat.
Forum Komunikai Pengprov ISSI pendukung Tatang Sulaiman kemudian melakukan gugatan kepada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dengan dua item, pertama atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan RSO yang sudah kehilangan mandat karena ada mosi tidak percaya dari 22 Pengprov dan kedua, sikap KONI Pusat itu sendiri yang mengambang.
Intinya, lanjut Yoyo, tindakan RSO sudah melampaui batas dan terkesan brutal. Pengprov ISSi pendukung Tatang Sulaiman dipaksa dicaretaker termasuk Pengprov ISSI Banten.
Polemik ISSI makin panas karena di tengah gugatan kubu Tatang Sulaiman, KONI Pusat merestui Munaslub ISSI yang digelar RSO pada tanggal 3 April 2021.
Munaslub yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman ini memilih secara aklamasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2021-2025. Terpilihnya Sigit menjadikan adanya dualisme ISSI.
”Semestinya KONI Pusat tidak memberikan restu kepada RSO menggelar Munaslub karena ISSI secara organisatoris sedang bersengketa dan dalam proses persidanan di BAORI. Jadi kami pantas dan wajar bila menuding KONI Pusat bukan menyelesaikan masalah tapi justru memperkeruh masalah,”ungkap Yoyo.
BAORI yang sejak awal sudah diarahkan untuk mengamankan kebijakan KONI Pusat dalam hal ini Marciano Norman akhirnya menolak gugatan kubu Tatang Sulaiman.
Seiring adanya keputusan BAORI yang tidak berkeadilan itu muncul khabar bahwa LSP mundur sebagai Ketua Umum PB ISSI hasil Munaslub ISSI 2021.
Sejumlah wartawan sudah berupaya mengorek kebenaran informasi mundurnya Kapolri ini baik ke KONI Pusat maupun RSO. Namun keduanya menutup rapat khabar tersebut.Terlepas belum adanya kepastian mundurnya Kapolri, muncul pertanyaan kenapa hingga saat ini KONI Pusat belum mengeluarkan SK Hasil Munaslub ISSI 2021 ?
Sumber resmi di KOI yang dekat dengan RSO menyebutkan bahwa putra pengusaha Osman Sapta Odang (OSO) itu lagi pusing. Memang sumber ini tidak mengungkap secara gamblang apa yang membuat RSO pusing tapi dugaan kuat karena mundurnya Kapolri. (TOR-07/talia).