GpdlGfO6GUAiTpMpTfr6GSOo

Slider

Dilantiknya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Sebagai Ketum PB.ISSI, ini yang dikatakan Pemerhati dan Pengamat Balap Sepeda Nasional

Ilustrasi


Republiknews.com – Jakarta, Kepengurusan lengkap Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2021-2025 yang diketuai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman pada Minggu,(12/12/2021) kemarin semakin membuktikan bahwa kekuasaan telah menguburkan kebenaran.


Pemerhati dan pengamat balap sepeda nasional, Amir mengatakan apa yang dilakukan oleh KONI Pusat dengan tetap melantik kepengurusan PB ISSI pimpinan LSP sudah memberikan isyarat atau tanda bahwa kekuasaan di atas segala-galanya termasuk kebenaran.


“Saya yakin insan balap sepeda Indonesia bukan mempersoalkan siapa yang menjadi Ketua Umum tapi proses untuk menjadi Ketua Umum,”kata mantan Sekum Pengprov ISSI Riau ini.


Seperti kita ketahui bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2021-2025 dalam Munaslub ISSI 2021 yang berlangsung 4 April silam.


Namun dalam Munaslub yang digelar secara virtual itu Listyo Sigit Prabowo tidak hadir secara sehingga tidak bisa menyampaikan misi dan visinya sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum.


Dari ketidak hadiran calon Ketua Umum saja menurut Amir, Munaslub itu cacat hukum.


Selain itu lanjut Amir,

Munaslub ISSI ini juga terkesan dipaksakan karena digelar di tengah ISSI secara organisasi sedang berpolemik dan kasusnya masih dalam proses persidangan di tingkat Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).


Polemik ISSI ini sudah masuk proses persidangan di BAORI setelah ada gugatan kepada Raja Sapta Oktohari (RSO) yang sudah kehilangan mandat sebagai Ketua Umum PB ISSI karena ada mosi tidak percaya dari 22 Pengprov ISSI se-Indonesia.


Gugatan ke pada RSO ini dilayangkan oleh Ketua Umum PB ISSI periode 2020-2024 hasil Munaslub ISSI 17 Oktober 2020 di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta, Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman.


“Kalau KONI Pusat taat azas dan taat hukum semestinya menunggu dulu hasil keputusan BAORI meski ujung-ujungnya gugatan kubu Tatang Sulaiman bakal ditolak,”tandasnya.


Apa yang dikatakan Amir memang benar. Sejak polemik ISSI ini pecah, aroma tidak sedap sudah tercium di mana ada keberpihakan KONI kepada calon Ketua Umum yang dikehendaki oleh penguasa.


Dan sepertinya KONI Pusat dalam hal ini Marciano Norman tidak berdaya atau cari aman dengan mengorbankan seorang Tatang Sulaiman.


Mantan Wakasad, Pangdam Iskandar Muda dan Pangdam IV Diponegoro itu memang tidak dikehendaki oleh KONI Pusat termasuk mereka yang merasa dirinya dekat dengan kekuasaan.


Miris dan sangat menyedihkan memang olahraga sudah diracuni oleh kepentingan kekuasaan. (TOR-08/talia).

Special Ads
Special Ads
Special Ads
© Copyright - Republiknews
Berhasil Ditambahkan

Type above and press Enter to search.