Republiknews, Manado -
Kepala Kantor Wilayah(Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM(KemenkumHAM) Sulut, Haris Sukamto melantik dan mengambil sumpah/janji sebanyak 1 (satu) Notaris Kota Manado dan 18 (delapan belas) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Manado dan Kota Bitung yang bertempat di Hotel Luwansa Manado, Kamis (14/04).
Pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Rudy Pakpahan), Kepala Divisi Administrasi (Jonny P. Simamora) yang sekaligus bertindak sebagai saksi, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Utara, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Utara, Ketua dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Manado, Kota Bitung, Kab.Minahasa dan Kab. Minahasa Utara.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa perkembangan dan situasi saat ini seiring dengan pentingnya posisi notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka keberadaan pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
Untuk menjamin semua itu dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam bentuk pengawasan dan pembinaan oleh majelis baik pengawas maupun majelis kehormatan notaris.
" Mengingat arti penting tugas dan fungsi majelis pengawas notaris, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat menyamakan persepsi, konsolidasi dan sinergitas diantara majelis pengawas, majelis kehormatan notaris serta seluruh notaris dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi." tandasnya.
Lebih lanjut, Haris Sukamto menyampaikan bahwa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil yang lebih baik dalam hal peningkatan pelaksanaan tugas jabatan notaris, sedangkan pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil pelaksanaan tugas jabatan notaris.
Diakhir sambutannya, Beliau mengingatkan untuk bersinergi dengan stakeholder terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. (18226)