 |
| Foto okezone.com |
Republiknews - Ribuan mahasiswa yang bergabung dengan, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia ( BEM SI) merubah lokasi aksi titik demo dan tuntutan.
Terkait ajakan unjuk rasa secara menyeluruh bagi mahasiswa tersebut BEM SI telah menginformasikan melalui instagram @bem_si
Adapun isi dari ajakan BEM SI melaui akun instagram @bem_si.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia bersama Aliansi BEM PTMI akan membuat gerakan, sebagaimana jawaban dari H+14 sejak hari yang telah dijanjikan oleh pak Jokowi menjawab 6 tuntutan rakyat terbilang 11 April mendatang,"
Namun BEM SI kembali memberikan informasi perubahan lokasi aksi demontrasi di pada demo 11 April 2022 di Komplek Gedung DPR/MPR ini disampaikan Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal melalui unggahan di akun Instagram @bem_si pada Minggu, 10 April 2022 kemarin.
Ribuan mahasiswa tersebut seakan adu strategi dengan pemerintah,dengan adanya penyataan resmi Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo terkait penetapan pemilu dan periode presiden.
Para mahasiswa kali ini menggeruduk rumah para Wakil Rakyat tersebut dengan membawa empat (4 ) aspirasi.
Adapun isi tuntutan ribuan mahasiswa yang tumpah ruah di area gedung DPR/ MPR tersebut sebagai berikut
1 . Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
Sementara Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, membenarkan terkait pengalihan masa aksi dan berubahnya tuntutan yang telah direncanakan sebelumya.
Luthfi Yufrizal memberikan penjelasan "alasan pengalihan massa aksi ke Gedung DPR dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi dengan baik yang merupakan tugas pokok dari legislatif dalam hal ini DPR" (**)