Republiknews.com, SBB - Seiring lonjakan Sengketa Hak ulayat di Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB),Kec Hualmual Belakang (Desa Buano Utara dan Buano Selatan).membuat masyarakat Buano Utara sangat Kecewa.
Tercatat hingga Senin (09/12/2019), Sementara sampai saat ini tidak Ada kepastian yang diberikan oleh Pemerintah SBB.
Merespon kinerja pemerintah yang belum maksimal itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara melempar kritikannya dengan mengirim berita ini.
Tugas dan tanggungjawab pemerintah suatu negara mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
Pada pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 disebutkan mengenai tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".
" Berdasarkan hasil pertemuan Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Barat (SBB) dengan seluruh lapisan masyarakat di Baileo ( Lounusa Puan Amalatu ) pada tanggal 12/12/2019 Lalu bahwa akan segera diselesaikan persoalan hak ulayat antara kedua Desa tersebut dalam kurung waktu awal Tahun 2020,Sudah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa antara kedua Desa tersebut akan tetapi sampai sejauh ini suda masuk pada Tahun 2022 tidak ada langkah yang dilakukan oleh Pemda SBB."ujar Amas Tuheitu
Dalam hal ini, Masyarakat Buano hanya meminta janji Pemda SBB untuk melakukan penetapan dan penegasan batas agar hak ulayat Buano Utara akan sesuai dengan fakta otentik yang ada di lapangan kepada Pemerintah agar secepatnya Menanggani problem tersebut ..
Sahril Hitimala