Republiknews.com – Minut, Rapat Paripurna DPRD Kab. Minahasa Utara dalam rangka pembicaraan tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Minahasa Utara Tahun 2021 melalui Virtual zoom Meeting, Kamis (21/7/22).
Dalam penyampaiannya Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda SE.,M.AP menyampaikan bahwa sesuai amanah Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Oleh karena itu pada Rabu (20/7/22) Pemerintah Kab. Minahasa Utara bersama Tim Panitia Khusus DPRD telah melakukan Pembahasan Ranperda APBD T.A 2021, yang ditandai dengan penandatanganan naskah keputusan dewan dan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda SE.,M.AP dengan Pimpinan DPRD Kab. Minahasa Utara diruang sidang DPRD Kab. Minut.
Bupati, dalam sambutannya menyampaikan “pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara boleh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, hal ini menandakan bahwa hari demi hari kita terus berusaha, berbenah dan memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa Utara.” Ujar Bupati.
Selain itu Bupati juga berharap agar sinergitas dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan program dan kegiatan pada APBD bisa tetap terjaga dan semakin ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat Minahasa Utara.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Minahasa Utara Bpk. Kevin William Lotulung, S.H.,M.H (mengikuti secara daring), Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara Bpk. Denny Kamlon Lolong, S.Sos, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Dan para Kepala- Kepala Perangkat Daerah, Staf ahli dan Tenaga Ahli Fraksi, serta insan pers. (talia)