Republiknews.com, SBB - Merebaknya informasi terkait adanya pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 10 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dibantah keras oleh Kadis Pendidikan John Tahya.
Tahya yang dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Rabu (03/08), membantah adanya perintah Kadis untuk melakukan pemotongan, seperti yang di beritakan beberapa media.
“Setelah informasi pemotongan BOP PAUD ini berkembang, sudah ada penjelasan dari Kepala Bidang PAUD kepada saya. Dan kita sudah menghadap ke pa Sekda untuk mengkalirifikasi hal ini.” Tandasnya.
Dirinya menjelaskan, didalam DPA Dinas Pendidikan tidak ada study banding guru PAUD. Bahkan hingga tahun 2023 kata dia, tidak ada program Dinas Pendidikan terkait study banding. Dirinya juga meminta itikad baik dari media, untuk melalukan konfirmasi ke objek pemberitaan sebelum membuat berita.
“Jadi saya minta juga kepada pihak media, kalau mau buat berita, sebaiknya konfirmasi dulu ke objek pemberitaan.” Pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan SBB Agustina Leatemia yang dikonfirmasi dihari yang sama menjelaskan. Jika Study Banding tersebut bukanlah kegiatan atau program dinas, melainkan program dari HIMPAUDI dan IGTKI.
“Study banding itu kegiatan HIMPAUDI dan IGTKI, yang kegiatannya harus sudah terlaksana sejak tahun kemarin. Tetapi kegiatannya tidak jalan makanya direncanakan tahun 2023, melalui pertemuan mereka dengan saya selaku Kabid PAUD. Kemudian, mereka minta kesediaan saya untuk menjadi ketua panitia pelaksana.” Jelas Leatemia.
Dalam perkembangannya kata Leatemia, dibicarakan soal anggaran. Namun dirinya mengakui jika soal anggaran, itu urusan mereka, bukan urusan dirinya. Menurut Kabid PAUD pihak HIMPAUDI sendiri yang menetapkan anggarannya.
“Mereka sendiri yang menetapkan anggarannya, dengan rincian untuk tiket pesawat dan akomodasi selama kegiatan serta untuk kostum, yang keseluruhan besarannya 10 juta rupiah. Tetapi, bisa dikurang dari yang ditargetkan jika dalam perhitungannya, total anggaran untuk kegiatan tidak sampai 10 juta. Jadi yang tetapkan anggarannya bukan kita, karna programnya bukan program dinas.” Paparnya.
Kabid juga menjelaskan terkait rekenening yang digunakan untuk penyetoroan uang tersebut, adalah rekening miliknya yang dipakai sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para guru PAUD.
Karena posisinya adalah ketua panitia. “Dan itu baru 16 lembaga yang melakukan penyetoran ke rekening, dengan besaran 1 juta per lembaga PAUD, dan langsung diambil oleh bendahara panitia. Dan karena sudah ada informasi miring seperti ini, maka bendahara panitia langsung mengembalikan uang tersebut kepada masing-masing Lembaga yang telah menyetor.” Tandasnya.
Dikahir penjelasannya, Leatemia sekali lagi menegaskan jika kegiatan tersebut diluar dari program dinas Pendidikan.
Wartawan Republik News:
Dewi
Tag (Seram Bagian Barat)