Republiknews.- Semenjak dunia dilanda pandemi virus corona-19 pada awal 2020 hingga kini, banyak negara-negara di dunia mengalami resesi ekonomi nasional.
Negara-negara yang mengalami resesi ekonomi diakibatkan oleh pandemi Covod 19 yang melanda dunia internasional, sehingga ekonomi dunia hampir dipastikan mengalami penurunan ekonomi (ekonomi defisit) salah satunya adalah negara Sri Lanka.
Kasus negara tersebut mengalami penurunan atau resesi ekonomi akibat tumpukan utang luar negeri dan pemerintah terpaksa memakai uang rakyat demi pembiayaan kebutuhan negara.
Bank local maupun nasional tidak mampu mengembalikan investasi swasta dan bank-bank tersebut tidak bisa melakukan pinjaman ke bank dunia.
IMF salah satunya sebagai penopang ekonomi dunia telah memutuskan hubungan dengan negara-negara dunia yang saat ini mengalami masalah ekonomi.
Hal ini diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat dan Sekutu ke Rusia membuat harga minyak mentah melambung, begitu juga dengan gas alam dan batu bara.
Krisis energi pun melanda, yang membuat inflasi semakin memuncak.
Dunia di prediksi akan mengalami resesi ekonomi secara besar-besaran, hal ini diakibatkan oleh virus corona yang melanda Dunia dan konflika antara Rusia dan Ukraina,
sehingga ekonomi negara-negara dunia mengalami penurunan secara besar-besaran dan salah satu negara yang di ancam bangkrut (bubar) adalah Sri Lanka,
selain itu, negara-negara yang mengalami kendala ekonomi adalah Afganistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki dan Zimbabwe
9 negara tersebuat diprediksi akan bernasib sama seperti Sri Lanka jika pemerintah tidak mengatasi tingkat konsumsi masyarakat.
Melihat hal ini, presiden Indonesia Ir. Joko Widodo mengingatkan rakyat indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional serta menyampaikan kepada jajaran kabinet indonesia maju untuk menjaga tingkat eksport dan impor ke luar negeri,
sebab masalah ekonomi adalah masalah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan masalah di atas LEMI PB HMI mengajak pemerintah dan masyarakat indonesia untuk bekerja sama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Lewat salah satu program LEMI PB HMI, Deputi Ekonomi digital menawarkan 3 program unggulan guna menopang ekonomi yang berbasis digital yaitu:
1. Perbaikan akses internet ke seluruh pelosok daerah di indonesia yang akan bekerja sama dengan mentri kominfo guna memperlancarkan bisnis digital.
2. Menghentikan bisisnis-bisnis ilegal yang memakai jasa oline (digital).
3. Menumbuhkan SDM indonesia di bidang bisnis digital disetiap sektor agar tercapai tujuan digitalisasi bangsa.
Ketiga program di atas merupakan ikhtiar LEMI PB HMI terhadap ancaman digital yang akan masuk ke seluruh dunia dan indonesia saat ini sudah merasakan serta menjadi pasar bebas yang menghubungkan masyarakatnya secara langsung ikut terlibat dalam komunikasi pasar bebas lewat media-media sosial.
Tantangan dan peluang dalam hubungan pasar bebas menjadi tanggungjawab negara, sehingga LEMI mengajak pemerintah dan masyarakat ikut bekerjasama dalam menjaga ekonomi nasional jika tidak ingin bernasib sama dengan Sri Lanka.
Ketiga program tersebuat diantaranya program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Tujuan adanya program berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek tersebut agar memudahkan pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai target dan akan melancarkan program Lemi,
selain itu juga ada beberapa masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah dan swasta yang sampai hari ini belum teratasi diantaranya masalah perbankan,
dalam kasus 2021-2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada sekitar 120an Lebih perbangkan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi di OJK, namun hingga kini masih beroperasi.
Lemi menganggap bahwa ada keganjalan dibalik pernyataan OJK terkait perijinan dan pengoperasian oleh perusahaan-perusahaan jasa penyimpanan dan pinjaman uang atau perbankkan,
Menurut kami apakah ini adalah kesalahan OJK dalam menerapkan aturan perijinan yang terlalu ketat atau terlalu membuat kelonggaran dalam menggunakan Digital oleh Menkominfo sehingga motif usaha ilegal sangat mudah dalam mengases bisnis ilegal tersebut.
Kami menduga ada yang tidak profesional pemerintah lewat Menkominfo dan OJK bahkan instansi terkait, dan jika hal ini tidak segera di atasi akan berdampak negatif terhadap pelaku-pelaku usaha ilegal yang sering menggunakan jasa Digital dan sangat merugikan negara, sebab kita ketahui bersama bahwasanya sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak.
Oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar segera menghentikan bisnis-bisnis ilegal yang sering menggunakan jasa digital maupun secara langsung.
Kami siap menawarkan diri untuk membantu pemerintah dalam menghimpun data-data yang lebih lengkap dan akurat jika dibutuhkan.
[Sahril]
