Iklan

Iklan

,

Iklan

Bimtek Bireuen Merajalela, HMI MPO Turun Tangan, PJ Bupati Lepas tangan

Republiknews
Rabu, 19 Oktober 2022, Oktober 19, 2022 WIB Last Updated 2022-10-19T06:29:17Z

 

Republiknews.com, Bireuen - Program Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bireuen, semakin menjadi sorotan, karena setiap tahun, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu semakin merajalela karena besar pasak daripada tiang.


Sejumlah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bireuen menjumpai PJ Bupati Bireuen Dr. Aulia Sofyan, Ph.D di ruang kerjanya Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. (19/10/2022)


Dalam pertemuan tersebut mereka mengaku mengeluh. Pasalnya anggaran dana desa untuk Bimtek ibarat mencubit dana desa secara liar, padahal dana desa paska akuntabilitas Covid-19 sangat dibutuhkan untuk membayar Bantuan Langsung Tunai (BLT).


M. Hafadh selaku ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen menyampaikan bimtek yang selama ini berjalan sangat merajalela dan kegiatan bimtek selalu dilaksanakan oleh pihak ketiga serta tidak ada realisasi yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat didesa-desa dalam kabupaten Bireuen. Ucapan nya


"Kami meminta PJ Bupati untuk gentelmen menunda pelaksanaan Bimtek yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan mengevaluasi Kinerja kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Mawardi, S. STP, M.Si karena tidak becus dalam bekerja. Ungkapnya.


Menanggapi pertanyaan itu, Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan mengatakan, kami tidak dapat mengintervensi terkait dengan kegiatan bimtek, karena kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Perbub.  


"Saya tidak punya kapasitas apa-apa dalam kegiatan bimtek, karena ada etika kerja dan urusan bimtek itu urusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan saya tidak bisa melarang serta menyuruh terhadap pelaksanaan bimtek. Tunggu saja Perbub yang masih dalam penyusunan," sebut Pj Bupati.


"Di kesempatan yang sama M. Akmal selaku Kabid Perkaderan HMI MPO Cabang Bireuen juga ikut menanyakan terkait perihal bimtek Kecamatan Peusangan yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah, Namun PJ menyerahkan kepada penegak hukum untuk di tindak lanjuti. Ucap Akmal (real)


Dalam pertemuan tersebut turut di hadiri oleh PJ Bupati Bireuen, Ketua Umum HMI MPO, Bendahara Umum (Taufiqurrahman) dan Kabid Perkaderan Cabang Bireuen.


Zainal abidin

Adv 1



Adv ll

Adv lll