 |
| Bupati Manggarai,Herybertus G.L. Nabit, Foto: Nestor Madi |
Manggarai,Republiknews.com-Dalam Rangka pendataan tenaga Non-ASN yang baru diusulkan, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menyampaikan bahwa sejak tahun lalu sampe tahun ini pemerintah daerah berupaya keras mempertahankan tenaga harian lepas maupun tenaga kontrak.
"Kita mengakui bahwa tanpa kehadiran mereka, maka banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, kita tidak bisa hanya mengharapkan tenaga ASN sehingga pilihannya adalah kita tetap mempekerjakan tenaga non ASN dalam berbagai bidang". Ungkap Bupati Nabit dalam wawancara dengan Media di ruang kerjanya (Kamis,13/10/2022).
Menurutnya Kebijakan ini tentu juga mempunyai resiko tapi ini resiko ini merupakan harga yang harus dibayar agar perekonomian keluarga serta perekonomian lokal tetap berjalan.
"Resiko yang muncul antara lain anggaran banyak terpakai untuk pembiayaan tenaga ASN, maka di sisi lain terjadilah kekurangan pembiayaan di bidang lain misalnya infrastruktur", Kata Nabit menjelaskan.
Kemudian selanjutnya terkait dengan dimulainya pendataan di Kabupaten Manggarai atas perintah kementrian Menpan-RB tentang pengusulan tenaga non ASN, Bupati Nabit memberikan penegasannya agar tidak ada "Penumpang gelap" dalam proses pendataan tenaga Non-ASN yang diusulkan tersebut.
Dikatakan Bupati Hery Nabit, ketika dalam proses pendataan tersebut ditemukan ada penambahan dari jumlah yang sebenarnya dan bisa dibuktikan dikemudian hari pasti akan terbaca dan tentu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Diutarakannya bahwa dalam proses pendataan tenaga Non-ASN ini, ada Surat Tanggung jawab Mutlak, mulai dari perangkat daerah, Sekda dan ditandatangani oleh Bupati sebelum dikirim ke pemerintah pusat.
"Untuk pimpinan perangkat daerah yang menangani data tenaga Non-ASN, saya minta dikawal dan diingatkan kepada seluruh tenaga Non-ASN untuk melengkapi semua proses administrasi yang ada", Tegas Nabit
Ia juga menegaskan, agar pimpinan perangkat daerah yang menangani data tersebut harus memperhatian semua persyaratan, “Ini menyangkut nasib orang,”.
“Bukan apa-apa, supaya pemerintah pusat memperoleh data real,bukan data rekayasa. Jadi Saya ingatkan, jangan bermain diluar persyaratan-persyaratan yang ada, sekalipun atas nama kemanusiaan. Kita smua punya rasa simpati, rasa kemanusiaan tetapi Jangan karena rasa kemanusiaan, kita lalu menyalahkan aturan-aturan kepegawaian yang ada". Tutup Bupati Nabit.
Nestor Madi