Republiknews.com, Aceh Timur - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan penyaluran dana Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat kurang mampu bebas dari pungutan biaya atau gratis.
Dana Program BSPS senilai Rp 20 juta diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak semua pihak yang diduga terlibat pengelolaan program bantuan rehab rumah bagi sejumlah warga kurang mampu di Aceh Timur, memberikan hak masyarakat miskin tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pemotongan atau pungli.
Dia mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di depan kejaksaan Idi, bersama ratusan masyarakat miskin penerima bantuan rehab rumah tersebut, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
" Kami dengar dana bantuan rehab yang diterima tidak sesuai dan bervariasi dalam bentuk barang, jadi kami minta diserahkan utuh, jangan ada yang dipotong sepeserpun, atau kami gelar aksi di depan kejaksaan pekan depan," kata Ronny, Minggu 19 November 2022.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu mengaku dirinya mendapatkan berbagai laporan langsung dari warga terkait hal itu, terutama informasi yang beredar lewat sejumlah media online beberapa hari belakangan ini.
" Kami dapat info langsung dari masyarakat, juga beberapa media, termasuk LSM, soal dugaan adanya pemotongan dana bantuan bagi fakir miskin tersebut secara terselubung, sedangkan sisanya diserahkan berupa barang bangunan yang tidak layak dan sangat mengecewakan," ungkapnya.
Menurut Ronny, hal itu tidak wajar, apalagi menyangkut hak - hak fakir - miskin. Ditambah lagi, Aceh sebagai daerah syariat Islam yang sangat sensitif soal itu.
" Kita ini daerah syariat islam, masak hak - hak fakir miskin juga mau dimakan, apa enggak malu sebagai orang beragama? apa enggak punya hati nurani lagi? macam enggak ada proyek lain aja, harusnya hak fakir miskin itu ditambah, bukan malah dikurangi, ini koq malah diproyekin?" ketus putera Idi Rayeuk itu.
Sebenarnya dia mengaku sangat senang dan bersyukur berkat adanya program bantuan tersebut, sehingga harapannya banyak warga miskin di Aceh Timur dapat terbantu untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Namun dirinya sangat menyayangkan adanya kabar miring soal program tersebut.
" Sebenarnya kami sangat gembira dan kita patut bersyukur dengan adanya program tersebut, dan berterima kasih pada semua pihak, karena banyak saudara kita warga miskin Aceh Timur yang tinggal di tempat tak layak, terutama yang selama ini kami advokasi jadi terbantu," ungkap Ronny.
" Jumlahnya bukan ratusan, mungkin ribuan rumah direhab, tapi kami sangat menyesalkan bila ada dugaan pemotongan, apalagi bila jumlahnya cukup besar, sehingga merugikan masyarakat, masak mau memperkaya diri dari hak - hak fakir miskin?" ketusnya lagi.
Ronny juga mendesak Ketua lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama ) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, bersuara atau bersikap terkait persoalan umat tersebut, sehingga hak - hak fakir miskin di Aceh dapat terjaga secara utuh.
Dia juga sangat menyesalkan sebab diduga banyak pihak bungkam, terutama media dan LSM, seakan tak berkutik terkait persoalan nasib fakir miskin yang tertindas di Aceh Timur ini.
" Kami mendesak MPU bersuara soal ini, sebab ini persoalan serius, masak di Aceh hak fakir miskin terancam, contohnya kasus baitul mal di Aceh Utara, kami mau tahu apa pendapat MPU, jadi jangan isu - isu ringan saja yang ditanggapi, kasus ini mungkin melibatkan pejabat dan para petinggi, tolong disikapi oleh MPU, dan kami minta teman - teman media dan LSM jangan bungkam," tandasnya.
Dia mendesak agar semua persoalan itu dapat segera diatasi oleh pihak terkait, sebelum pihaknya mengambil langkah berikutnya.
" Kami beri kesempatan agar itu cepat diselesaikan, jangan sampai ada lagi rakyat miskin yang menjerit karena haknya dimakan oknum, atau masyarakat yang nantinya akan bergerak mengambil tindakan," tegas Ronny.
Dia juga mendesak struktur tertinggi dari pengelola program tersebut memberikan klarifikasi secepatnya, sebelum nama - nama mereka diumumkan ke publik.
" Itu sebenarnya proyeknya siapa, apa dari pemerintah atau DPR RI, koq ratusan rumah direhab bahkan mungkin ribuan, tapi terkesan misterius, tolong segera klarifikasi yang jelas dan masuk akal, jangan pembenaran atau pembodohan, sebelum semuanya nanti dibongkar masyarakat, tapi silahkan saja jika ingin menyepelekan gerakan dan peringatan kami, kami tidak peduli siapa pun backingan proyek itu dan apapun resikonya, akan kami bongkar semuanya," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
zbn86 pjt