 |
| Kakanwil Kemenkumham Sulut, Haris Sukamto |
Republiknews.com, Manado - Tim Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh melaksanakan Kunjungan Kerja Reses dalam Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 dalam rangka Pengawasan Mitra Kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Selasa(20/12/22)
Rapat Reses Komisi III DPR RI yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tersebut dilaksanakan guna menjalankan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan, dimana Komisi III DPR RI memiliki ruang lingkup pekerjaan dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Pada rapat reses kali ini, Kanwil Kemenkumham Sulut dan Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum yang sudah berjalan di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam hal ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Haris Sukamto yang didampingi para Kepala Divisi dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), menyampaikan paparan terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang sudah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut, seperti realisasi anggaran tahun 2022, total anggaran dan target PNBP tahun 2023, serta kendala dan strategi dalam pelaksanaan tusi.
Selain itu, dari sisi pengawasan Haris juga menyampaikan mengenai strategi dalam mengurangi permasalahan overcrowding, strategi dalam pembinaan dan revitalisasi sistem pemasyarakatan adil dan objektif, kondisi lapas/rutan (fasilitas sarana prasarana, sanitasi, dan konsumsi), strategi peningkatan dan kualitas pelayanan publik (pelayanan paspor, pelayanan hukum, dan pelayanan hak kekayaan intelektual), fungsi keimigrasian dalam pengawasan dan izin tinggal orang asing, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan orang asing atau tenaga kerja asing ilegal.
Melalui rapat ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi kinerja bagi mitra kerja Komisi III DPR RI yakni Kanwil Kemenkumham Sulut dan Kejati Sulut serta menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR RI dalam pengambilan kebijakan ke depannya, terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem hukum, hak asasi manusia, dan keamanan di Indonesia.