Oleh NASRI HITIMALA
Republiknews.com, Sejarah Reformasi 1998 telah mengubah sampai ke sendi kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia.
Perubahan dalam sistim pemerintahan itu dari yang sentralistik menjadi desentralisasi dengan adanya Otonomi daearah.
Otonomi daerah merupakan dua elemen politik dalam sisim tata-Negara,terus menjadi hal yang sering mempengaruhi tatanan social masyarakat baik pada aspek pelayanan maupun perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dan otonomi juga merupakan proses pelaksanaan Demokrasi, yang lahir dari pergulatan politik kenegaraan untuk meruntukan satu rezim yang oteriter pada saat itu bangsa ini, dari sentaralisasi ke demokrasi langsung dan desentralisasi untuk melaksanakan cita-cita kunstitusi dapat terlaksanan dengan baik.
Agar demokrasi dan otonomi tidak lagi melahirkan para tuan atau penguasa lama yang menggunakan kekuatan uang serta kekuatan feodal sebagai kekuatan kerjasama untuk mendapatkan hasil jarahan dari orde, namun melahirkan pemimpin daearah yang mampu menciptkan kondusif sesuai dengan asas Demokrasi dan cita-cita UUD 1945 .
Karena kunci dari otonomi daerah adalah adanya keratifitas, inovatif ,insiatif, dan akuntabilitas dan terpenting untuk melindungi hak asisi manusia HAM.
Namun Yang Sering Terjadi di daerah Kelompok Tertentu saat Mementum Pilkada mereka Sering Memainkan Isu Pribumi dan Non Pribumi, Hal ini yang sering di Mainkan Oleh kelompok Yang miskin berpikir.
Untuk mencapai Pengelolaan Wisata Yang Baik Oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .
Didik Warga Cerdaskan Generasi Muda Hentikan Politik Uang, dan Kejahan politik transaksional, Hentikan budaya Intrik antara Pribumi dan Non Pribumi Tegakan cita-cita Otonomi pastikan Demokrasi Melahirkan Wakil Rakyat Yang Cerdas, Bukan Tuan tanah yang Tidak mengerti tapi Generasi Milenial yang Tercerahkan, dan Generasi Tua yg Maham dan terlibat dalam Pristiwa sejarah lahirnya otonomi sebagai Peyeimbang pikiran bukan peyeimbang Minoritas dan mayoritas. (Amin)