.jpg)
Aceh Timur, Republiknews.com - Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak PJ Bupati Aceh Timur, Ir Mahyuddin Msi, beserta DPRK Aceh Timur, menggunakan kekuasaannya untuk mengaudit hasil kekayaan alam Aceh Timur selama ini secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan aktivis HAM itu demi menjamin akuntabilitas dan transparansi publik.
" Kami mendesak PJ bupati dan dprk menggunakan kekuasaannya untuk mengaudit atau mengusut semuanya, berapa sebenarnya hasil dari kekayaan alam Aceh Timur, dan siapa saja yang telah menikmatinya selama ini," kata Ronny, Sabtu 18 Maret 2023.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga mempertanyakan kinerja pengawasan DPRK Aceh Timur selama ini yang dinilai juga tidak jelas transparansinya.
" Kami juga mempertanyakan apa saja yang diawasi dprk selama ini padahal sudah ke Jakarta dan Bali , khususnya soal hasil kekayaan alam Aceh Timur, karena kita tidak pernah tahu hasil kinerja serta pengawasan drpk, yang kita tahu palingan adanya polemik seputar perusahaan atau hasil alam, muncul dprk, tahunya kemudian ujung - ujungnya tidak jelas," ungkap Ronny.
Ia mendesak PJ Bupati dan DPRK Aceh Timur serta pihak terkait lainnya segera menjelaskan ke publik soal hasil kekayaan alam di beberapa periode pemerintahan belakangan ini.
" Bagaimana sebenarnya hasil kekayaan alam Aceh Timur selama ini, baik yang dikelola perusahaan luar atau berupa aset lainnya, berapa banyak itu semua setidaknya dalam 10 tahun terakhir, kemana dibawa hasilnya, dan siapa saja yang menikmatinya selama ini, " tanya Ronny.
" Kenapa Aceh Timur rakyatnya masih tetap saja banyak yang miskin, bahkan daerah penghasil migas ini kini diterpa isu minim anggaran, jadi hasil kekayaan alamnya itu siapa saja yang telan?" ketus jebolan SMA 1 Idi Rayeuk itu.
Pihaknya mengultimatum dan menuding semua pihak berkuasa telah berhutang penjelasan pada publik soal hasil kekayaan alam Aceh Timur selama ini, dan dia berjanji akan mengerahkan massa aksi pada saat yang diperlukan demi setiap penjelasan yang menjadi hak publik tersebut.
" Kami akan tagih terus penjelasan ini sampai tuntas, baik soal hasil kekayaan alam Aceh Timur, maupun hasil dari penguasaan aset - aset Aceh Timur selama ini,"
" Dan kami akan bergerak secara masif pada saat yang diperlukan nantinya, masak masyarakat Aceh Timur cuma bisa berharap dari dinsos dan baitul mal, itu pun terkadang tidak jelas, jadi hasil kekayaan alamnya kemana, tolong dijelaskan, atau kami akan bergerak," pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.