Jakarta, Republiknews.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara Ronald Lumbuun bersama Kepala Bagian Umum Veiby Koloay menghadiri kegiatan penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kemenkumham yang dilaksanakan di City Grand Ballroom, Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Penutupan kegiatan ini diawali oleh paparan dari setiap komisi yang sebelumnya telah dibagi dan telah membahas terkait daftar inventaris masalah yang dijumpai pada masing-masing komisi. Paparan ini berisi solusi atas permasalahan yang ada.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham RI Ambeg Paramarta yang menutup kegiatan tersebut mendorong seluruh pimpinan tinggi merumuskan kebijakan dengan sistem bottom up. Rakor Pengendalian Dukungan Manajemen ini dilaksanakan salah satunya untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham.
Dalam sambutannya, Ambeg menyampaikan bahwa pendekatan top down itu penting, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan bottom up. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama dua hari ini merumuskan banyak hal, kami berharap itu bisa ditindaklanjuti, bukan hanya di atas kertas. "Laksanakan hasil dari rencana aksi seluruh bidang di komisi, selesaikan seluruh output, dan internalisasi rencana aksi secara masif sesuai arahan Bapak Sekretaris Jenderal," terang Ambeg.
Ia juga mengapresiasi sinergi antar para Pimpinan Tinggi Pratama yang telah bersama-sama merumuskan usulan percepatan dukungan manajemen. "Ada semangat perspektif sinergitas di rakor ini, karena ada keinginan dari pimpinan untuk merumuskan kebijakan yang bukan top down, tetapi bottom up," pungkas Ambeg.
