Republiknews.com, SBB - Kebijakan PJ Bupati Seram Bagian Barat(SBB) Merumahkan Tenaga Honorer (Nakes), Menurut Pengurus Pusat (PP) Saka Mese Nusa Student Asosiation (Wakil Ketua III) Kadri Hitimala Bahwa PJ Bupati Salah Sasaran
" Jika menurut PJ Bupati merumahkan tenaga honorer (Nakes) adalah solusi memperbaiki ekonomi daerah dengan alasan defisit anggaran daerah maka menurut saya justru PJ Bupati salah sasaran." cetusnya.
Dirinya menilai bahwa, jika PJ Bupati yang lebih bijak harus memanggil Kepala-Kepala Dinas yang berkaitan dan mengevaluasi mereka, kalau perlu memecat mereka jika dipandang tidak produktif, pasalnya kerja Kepala-Kepala Dinas selama ini apa saja sehingga daerah mengalami defisit anggaran yang berdampak pada kebijakan Bupati harus Merumahkan tenaga honorer (Nakes).
Hitimala melihat bahwa kondisi daerah SBB saat ini sangat membutuhkan banyak tenaga medis dan bukan malah mengurangi tenaga medis seperti yang dilakukan oleh PJ Bupati dan jajaran pemerintah daerah SBB saat ini.
Hitimala melanjutkan bahwa daerah membutuhkan tenaga medis bukan sebatas pekerja di bidang kesehatan, namun selebihnya sebagai penyumbang kesadaran terhadap masyarakat yang memiliki minim pengetahuan terhadap dunia kesehatan.
Lanjut dikatakan, dirinya sangat kecewa terhadap kebijakan PJ Bupati yang menjadi kebanggaan Negara, namun Hitimala menilai bahwa kebijakan PJ Bupati, Andi Chandra As'saduddin dalam Merumahkan Nakes adalah suatu kemunduran pemikiran,
"artinya dirinya belum memahami secara penuh kebutuhan daerah bahkan jauh dari cita-cita dan harapan negara untuk mensejahterakan warga negara." Jelas Hitimala.
Ia menerangkan bahwa Kabupaten SBB saat ini merupakan daerah yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi.
Pasalnya, Kabupaten SBB merupakan daerah dimana masuk dalam kategori daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), "selain itu sebagai daerah yang memiliki Stunting tertinggi di Provinsi Maluku, maka kebijakan pemerintah Daerah harus berdasarkan kebutuhan bukan malah seakan menyeleweng." Pungkasnya.
Sebagai anak daerah, sangat menentang kebijakan Pemerintah yang tidak bersandar pada kebutuhan Daerah sebagaimana cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial rakyatnya.
Padahal spirit kebangsaan adalah kesejahteraan dan kemakmuran yang didalamnya menyangkut dengan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan "namun kok malah kesehatan di abaikan dari prinsip negara kesatuan."
Menurutnya, Pj Bupati harus kembali mengkaji prinsip kebangsaan dan semangat otonomi agar tak salah dalam memutuskan suatu kebijakan.
Hitimala kembali menegaskan, agar PJ Bupati memanggil Pejabat-Pejabat daerah dan meminta pertanggung jawaban atas kenerja masing-masing, bukan malah salah sasaran dalam Merumahkan tenaga honorer (Nakes),
meski menurut Hitimala, bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun sebagai pemerintah daerah harus lebih bijak dan mampu menyampaikan dan menjelaskan kepada pemerintah pusat sesuai harapan daerah.
"Kebijakan PJ Bupati tidak tepat sasaran ini adalah kebijakan politik dan bukan kebijakan strategis, padahal latar belakang PJ Bupati yang menjadi tiang negara harus lebih strategis lagi dalam membijaki permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat umum, bukan malah mengecewakan masyarakat." Tutup Hitimala.
(Amin Rais)