Namun nyatanya di tengah kondisi alam yang semakin memprihatinkan tersebut, pemerintah Indonesia seolah lalai dan masih menganggapnya sebagai hal yang tidak menjadi urgensifitas, hal tersebut dibuktikan dengan begitu banyak perusahaan tambang yang dibuka seluas – luasnya atas nama pembangunan dan investasi.
Dalam acara KTT G20 di India, Presiden Joko Widodo bicara soal iklim dalam forum Internasional tersebut, presiden menyerukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi. Ia menyebut negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
Sayangnya hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia, beberapa saat lalu kita di kagetkan dengan bentroknya aparat gabungan yang mengendarai 60 armada kendaraan berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau secara paksa.
Situasi di Pulau Rempang hingga kamis malam, 7 september 2023 masih sangat mencekam. Warga memblokir jalan dengan batang – batang pohon yang mereka tebang. Aksi itu dilakukan karena masyarakat adat setempat menolak relokasi dalam proyek strategi Nasional )PSN) Rempang Eco-City
Dari laporan dilapangan, Aparat kemanan tetap merangsek masuk dan menyingkirkan semua batang – batang pohon itu. Mereka bahkan mengeluarkan gas air mata untuk memukul mundur warga hingga ke sekolah. Akibatnya murid – murid sekolah harus di evakuasi dan beberapa antaranya dikabarkan mengalami luka
Koalisi masyarkat sipil yang melakukan penolakan menyuarakan agar segera dihentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum ini, sebelumnya juga koalisi masyarakat sipil sudah mengecam tindakan represif aparat kemanan di Pulau Rempang. Mereka meminta aparat menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan kepada masyarakat Pulau Rempang. Mereka juga meminta proses pembangunan PSN Rempang Eco city dihentikan.
Total 6 orang masyarakat yang di tangkap aparat dalam kasus bentrok yang terjadi di Pulau Rempang beberapa waktu yang lalu. Proyek pembangunan yang mengatas namakan agenda strategi nasional itu dimuat dalam Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 dan itu sangat tidak partisipatif sejak awal. Pemerintah dinilai abai terhadap suara masyarakat adat 16 kampung melayu tua disana.
Hal ini sekiranya harus menjadi perhatian bersama, karena kalo menjadi perhatian pemerintah rasanya akan sia – sia, di media, di publik, di forum, dimana saja menyuarakan isu peduli iklim, isu peduli lingkungan, tetapi hal tersebut kontradiksi dan kontra politik dengan yang terjadi di lapangan, mau sampai kapan rakyat kecil ditindas, diiming - imingi pembanguna strategis, yang ujung – ujungnya hanya menguntungkan pihak investor, rakyat disingkirkan secara halus dan hanya mendapat getahnya saja.
Penulis : Fahrudin
