GpdlGfO6GUAiTpMpTfr6GSOo

Slider

Kemenkumham Targetkan Nilai ITKP Lebih Tinggi Dari Tahun Sebelumnya, Badiklat Kumham Sulut Dapatkan Pendampingan dari Biro Pengelolaan BMN


Bitung, Republiknews.com
– Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan penghargaan UKPBJ Proaktif Kedua dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terbaik kedua dengan perolehan 81,8 (baik). 


Tahun 2023 ini, menargetkan capaian nilai ITKP lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM, melalui Biro Pengelolaan BMN memberikan pendampingan realisasi belanja PDN dan belanja pengadaan barang/jasa. 


Kegiatan diikuti oleh Unit Eselon 1, Kantor Wilayah dan UPT melalui aplikasi zoom meeting. Dari Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara diwakili oleh Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Wahju Prihandono, Kepala Subbagian Tata Usaha, Fetty H. Wantania dan Operator BMN. Senin(23/10/23)


Mengawali kegiatan, Kepala Bagian Layanan Pengadaan BMN, Hestu Purwestri Kusumaningtyas menyampaikan atensi yang didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi pada realisasi Belanja Produk dalam Negeri (PDN) dan belanja Pengadaan Barang/ Jasa sampai dengan Triwulan Ke IV yang tertuang dalam aplikasi Inaproc Service Bus (ISB), 


" Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP dan Sirup LKPP yakni melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi PDN dan belanja pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan pembinaan dan monitoring baik secara virtual maupun langsung. " 

(Tzr)

Special Ads
Special Ads
Special Ads
© Copyright - Republiknews
Berhasil Ditambahkan

Type above and press Enter to search.