GpdlGfO6GUAiTpMpTfr6GSOo

Slider

Penggunaan Dana BOS SMPN 7 Lubuklinggau patut Dipertanyakan, Kepala Sekolah Diduga Kirim Wartawan Intervensi Masyarakat


Lubuklinggau- Republiknews.com
, Seorang oknum wartawan inisial "P" baru-baru ini diduga mencoba mengintervensi seorang masyarakat yang melayangkan surat permohonan informasi dan klarifikasi kepada Kepala SMP Negeri 7 Lubuklinggau perihal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021-2022 (19/10/2023).


Kejadian ini menimbulkan kecurigaan tentang keterbukaan informasi oleh Kepala SMPN 7 Lubuklinggau. Oknum wartawan tersebut dikabarkan menghubungi masyarakat yang bersangkutan dengan meminta untuk menghentikan konfirmasi yang telah dilakukan, dengan alasan bahwa Kepala Sekolah tersebut masih keluarganya.


Tindakan ini mencoreng citra instansi pemerintah, khususnya lembaga pendidikan, yang seharusnya memberikan contoh edukasi informasi yang baik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan merupakan prinsip dasar dari pemerintahan yang baik dan transparan.


Masyarakat dan pihak terkait berharap agar Kepala SMPN 7 Lubuklinggau dapat lebih transparan dan terbuka terkait penggunaan dana BOS tahun 2021-2022. Selain itu, diharapkan agar oknum wartawan yang terlibat dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. 


Di Indonesia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang negara atau dana publik, dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah undang-undang yang mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik.


Pasal 4 UU KIP menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi publik, dan Pasal 9 UU KIP menegaskan bahwa setiap badan publik wajib memberikan informasi publik yang dikecualikan dan bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.


Pasal 10 UU KIP mengatur tentang informasi yang dikecualikan, tetapi penggunaan dana publik atau uang negara umumnya tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.


Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang pelarangan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menghalangi atau mengintervensi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pasal 36 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengintervensi akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.


Jadi, jika ada seseorang yang mengintervensi orang lain perihal tidak boleh bertanya atau ingin tahu tentang penggunaan uang negara, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UU KIP dan UU ITE. 

(Hanapi)

Special Ads
Special Ads
Special Ads
© Copyright - Republiknews
Berhasil Ditambahkan

Type above and press Enter to search.