GpdlGfO6GUAiTpMpTfr6GSOo

Slider

Pentingnya Penyusunan LKjIP 2023, Badiklat Kumham Sulut Dapatkan Pendampingan Kanwil Sulut


Manado, Republiknews.com
- (20/10)Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


Untuk memahami bagaimana sistematika penyusunan LKjIP yang benar, 2 orang pegawai  dari Badiklat Kumham Sulut yakni Kepala Seksi Program dan Evaluasi,  Musa Paparang serta  Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Margrison mendapatkan pendampingan dari Kanwil Kemenkumham Sulut. 


Penjelasan mengenai Pedoman Penyusunan LkjIP Kementerian Hukum dan HAM termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023. 


Dalam melakukan penyusunan LKjIP, setiap unit kerja wajib mengungkapkan detail indikator kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran per tahun. 


Hal ini sebagai bentuk indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. 


Memegang prinsip anggaran berbasis kinerja, nantinya, penilaian akan keberhasilan ataupun kegagalan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan manfaat dari penggunaan anggaran akan menggunakan alat bantu  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

(Tzr)


Special Ads
Special Ads
Special Ads
© Copyright - Republiknews
Berhasil Ditambahkan

Type above and press Enter to search.