Iklan

Iklan

,

Iklan

Arif Pamana minta Pemdes Seriusi Draf Ranperda Terkait Rancangan Perda Perubahan Status Desa

Republiknews
Rabu, 24 Agustus 2022, Agustus 24, 2022 WIB Last Updated 2022-08-24T06:57:22Z


Republiknews, SBB - Terkait Dengan Rancangan Perda Perubahan status Desa menjadi Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB), Arif Pamana Anggota Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Pemdes untuk serius dalam menyiapkan Draf Ranperdanya Agar segera dimasukan Ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan.


Pasalnya, Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat adalah ketentuan perundang Undangan yang di atur dalam Permendagri 01 tahun 2017, pasal 2  ayat 2 poin C sehingga perlu keseriusan semua elemen termasuk pemerintah Daerah.


Menurut Arif, Perubahan Status desa Menjadi Desa Adat atau nama lain/ negeri, adalah kebutuhan daerah Dalam rangka melindungi Kearifan Lokal sebagai Bentuk penghormatan kepada Wilayah adat di Kabupaten Seram Bagian Barat dan sudah disuarakan dan diperjuangkan beberapa waktu terakhir, dan ini adalah kebutuhan masyarakat,


"  sehingga upaya menuju kearah dimaksud DPRD Lewat Bapemperda Sudah menferifikasi Usulan Ranperda dari pemerintah dan didalamnya adalah Ranperda Perubahan status desa Menjadi Desa adat sesuai dengan ketentuan Permendagri, sebagai dasar perubahan status dan sebagai dasar perubahan Noreg desa Adat". Jelas Arif.


Lanjut kata dia, " Komisi 1 sudah dua kali memanggil Pemdes selaku OPD penggagas Ranperda  Perubahan status desa menjadi desa adat, agar segera memasukan drafnya, cuman sampai hari ini belum dimasukan". Ungkapnya. 


Arif juga menyampaikan, Terkait pelaksanaan Pilkades Tahap 3 adalah upaya pemerintah dalam menyeragamkan status desa dibarengi dengan persiapan infrastruktur regulasi untuk perubahan status, desa menjadi desa Adat. Lewat finalisasi Ranperda Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat/ Negeri.


Sehingga, Pilkades Tahap 3 dan Penyiapan Ranperda Perubahan status Desa Menjadi Desa adat, bisa berkesinambungan dalam menjawab amanat UU sekaligus menjawab kebutuhan dan Tuntutan Masyarakat dalam konteks penataan Desa, menjadi desa Adat.


 " Selain itu, adapun ranperda- Ranperda lain yang diusulkan pemerintah diantaranya perubahan Atas perda No 5 tentang pajak dan retribusi, untuk penyesuaian denga Undang Undang cipta kerja,  Ranperda Penetapan Desa persiapan menjadi Desa Definitif juga wajib segera dimasukan agar bisa dilakukan pembahasan bersama." tutup Arif 

Adv 1



Adv ll

 


Adv lll

 


ads iv

 




ads v

 


ads vi

 


ads xiii

 


ads vii

 




ads ix

 




ads x








ads xi

 


ads xii

 




ads viii




Ada xiv


 

ads xv



ads xvi

 


ads xvii

 


ads xviii



ads xix

 


ads xx