Republiknews.com, Bandung - Kegiatan Youth School on Publik Policy adalah sekolah (non formal) yang bertujuan untuk melahirkan para pemuda yang paham dan melek terhadap kebijakan publik.
Dalam kegiatan ini tidak sebatas pada materi saja, namun berlanjut pada proses advokasi ke kantor DPRD terkait dengan permasalahan kebijakan publik di Kota Bandung berdasarkan temuan para peserta.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh inisiator kegiatan, Gaston Otto Malindir bahwa “Kegiatan ini hadir sebagai solusi dari banyaknya kebijakan daerah Kota Bandung yang belum optimal dalam penerapannya. Maka kami melihat perlu adanya gerakan komunal yang konsen untuk mengawasi setiap proses kebijakan daerah di Kota Bandung”.
Dalam acara tersebut banyak sekali tokoh politis dan akademisi yang akan ikut berkontribusi dalam memberikan materi sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Tidak hanya itu, para peserta dari Youth School on Public Policy nantinya akan diikat dalam suatu wadah yaitu Pemuda Pengawas Kebijakan Publik (PPKP) yang ke depannya dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
Inisiator kegiatan juga mengatakan bahwa “Kawan-kawan ini setelah kegiatan Youth School on Publik Policy ini kami arahkan dalam suatu gerakan komunal untuk konsen mengawasi jalannya kebijakan di Kota Bandung” lanjut Gaston.
Maka melalui kegiatan ini dengan PPKP sebagai outputnya, diharapkan mampu memberikan hal positif bagi masyarakat Kota Bandung. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak kebijakan daerah baik Perda maupun Perbub yang belum optimal dalam penerapannya.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa keterlibatan pemuda bukan hanya pada tatanan aksi masa saja, melainkan penyampaian ide dan gagasan untuk perubahan maupun hadirnya kebijakan daerah yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Bandung.
Acara tersebut akan dilaksanakan 2 hari, yang diisi oleh materi-materi sebagai investasi pengetahuan bagi peserta agar lebih paham dan aktif untuk mengkaji terkait kebijakan publik di Kota Bandung.
Shabirin Arga