.jpg)
Surabaya, Republiknews.com - Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya menyebut bahwa ada sejumlah oknum SMP Negeri masih membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), meski sudah ditutup.
Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo mengaku menerima info bahwa masih banyak calon siswa yang belum mendaftar SMP. Padahal, ia menyebut 90 persen SMP Swasta kekurangan murid dan belum terpenuhi pagunya.
"Iya 90 persen belum terpenuhi pagu-nya. Karena banyak yang ingin masuk negeri. Ada oknum-oknum nakal tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan tetap masuk negeri walaupun PPDB sudah ditutup," tegas Erwin, Jumat (21/7/2023).
Erwin menyampaikan tercatat ada 262 SMP swasta di Surabaya, diantaranya, baru 10 persen SMP swasta yang sudah terpenuhi murid baru. Meskipun begitu pihaknya tetap meminta Dispendik untuk segera mensosialisasikan bahwa PPDP sekolah negeri tetah ditutup.
"Kami minta kepada Dispendik untuk mensosialisasikan bahwa PPDB negeri sudah tutup dan silahkan daftar ke sekolah swasta," tegasnya.
"Dan mohon itu direalisasikan karena ada temen-teman dari swasta yang belum dapat murid. Itu kami tunggu, kami mohon dengan sangat Pak Wali," lanjutnya.
MKKS swasta pun telah berkomunikasi dengan Dispendik untuk murid yang telah masuk ke sekolah swasta tetapi beralih haluan masuk ke sekolah negeri agar kembali ke sekolah swasta awalnya.
"Tapi kan enggak semudah itu prosedurnya. Kalau orang tua yang minta cabut berkas (mengundurkan diri) ya itu haknya orang tua murid. Kita tak bisa menahan," jelasnya.
Lebih lanjut Erwin menilai sekolah swasta selalu kekurangan murid sejak PPDB Zonasi diterapkan tahun 2017. Bahkan, sejak 2018 kasus kekurangan murid meningkat.
"Ini paling tinggi dari tahun 2018 kasus sekolah kekurangan murid. Ini semakin parah di era Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Tahun ini tinggi persentasenya," ungkapnya.
Ia kembali menyampaikan salah satu penyebab pagu tak terpenuhi karena banyak calon siswa baru yang belum daftar. Sebab, menunggu sekolah negeri padahal PPDB sudah ditutup.
"Kami tunggu 1-2 hari ke depan bagaimana aksi dari Dispendik kalau tidak ada tindakan kami sowan ke Pak wali untuk menuntaskan masalah imi. Ini juga masih MPLS," pungkasnya.
[redho]