Jakarta, Republiknews.com - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2023 – 2025 sudah sangat – sangat keterlaluan dan jauh keluar dari koridor – koridor organisasi saat baru memasuki 100 hari masa kepemimpinannya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya respon positif sama sekali dari release media yang kami sampaikan atas keluhan dan keresahan yang sedang dirasakan oleh seluruh kader IPM Bitung beberapa waktu belakangan ini.
Beberapa hari yang lalu kami dari kader – kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bitung, yang terhimpun melalui Pimpinan Ranting, Cabang, yang dikomandoi oleh Pimpinan Daerah Kota Bitung, melayangkan kritik tajam kepada PP IPM Periode sekarang lewat salah satu media berita, untuk mendesak PP IPM agar segera memberikan klarifikasi atau Dialog publik terbuka atas langkah politik mendukung sala satu paslon yang dilakukan di masa 100 hari Kepemimpinannya di Nasional.
“Menurut Andre Lamusu”, selaku Ketua Bidang Organisasi yang menjadi narator utama dalam gerakan mendesak PP IPM ini menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan PP IPM periode saat ini sudah sangat – sangat mencederai amanah para kader seluruh Indonesia dalam perhelatan Muktamar ke-23 di Medan Kemarin. karena membawa arah gerak organisasi IPM ke arah politik pragmatis, egois, yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi.
Sampai detik ini kami masih menunggu jawaban serta respon positif dari PP IPM terutama Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara umum atas aspirasi serta keresahan kader – kader IPM kami yang sudah kami suarakan dan sampaikan secara langsung , terbuka pada beberapa hari yang lalu.”ucapnya”
“Menurut Andre”, dalam kajian analisa kami, sebagai kader yang di didik untuk selalu kritis dalam melihat realita dan dinamika yang terjadi di dalam tubuh organisasi, langkah yang dilakukan oleh PP IPM hari ini itu sangat tidak etis dan sangat fatal, karena menjadikan Organisasi sebagai alat politik untuk kepentingan sekelompok orang. sebagai Pimpinan tertinggi yang menjadi ujung tombak kami sebagai pelajar yang sedang berproses di bawah, Langkah tersebut memberikan contoh buruk kepada seluruh kader IPM se-Indonesia.
Pimpinan Pusat IPM yang seharusnya menjadi Uswah dalam menjalankan roda organisasi, malah memberi contoh yang tidak baik kepada kami. Gerakan pragmatisnya ini, seolah menggiring organisasi IPM pada jurang yang akan meninggalkan jejak kelam pada setiap tubuh kader IPM yang tidak berdosa, dan ini akan dicatat oleh sejarah dengan tinta hitam bukan lagi tinta emas. IPM yang berdiri sejak dari lama ini selalu menjadi wadah, rumah yang kami banggakan. Lantas di momentum politik 2024 ini, apakah organisasi pelajar yang menjadi rumah kedua bagi kami untuk belajar, arus menyerah dengan menggadaikan Ideologinya atas tendensi dan intervensi politik yang terjadi di 2024 ini.
Catatan hitam yang akan menjadi noda kelam ini akan sulit untuk dibersihkan, dilakukan hanya dalam masa 100 hari kepemimpinannya. Dan tentu kami juga yang akan menerima imbas jangka panjang atas gerakan pragmatis PP IPM hari ini. Dampak buruknya tidak main main, terutama bagi seluruh kader IPM se-Indonesia, yang masih dengan semangatnya berproses dan berorganisasi. Kami selalu menganggap IPM sebagai rumah pelajar yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter, Ideologi, pemikiran dan aksi pelajar dengan integritasnya yang tinggi, tapi PP IPM Periode 2023-2025 membantah anggapan itu dengan sikapnya yang sangat tidak etis terhadap organisasi.
Lebih lanjut, “kata Andre” . kader – kader IPM Bitung, akan sangat sangat menyayangkan apabila release kedua ini naik ke media, dan PP IPM masih tetap diam membisu untuk memberikan klarifikasi atau membuka dialog publik atas keresahan dan kebingungan yang sedang kami rasakan dibawah saat ini. “Sungguh sangat terlalu sebagai Pimpinan Tertinggi, dan Kami akan terus menuntut sampai ada penjelasan yang jelas dari PP IPM” ucapnya.
Karena release pertama itu sudah kami sampaikan secara langsung kepada personil – personil PP IPM yang memiliki peran penting dalam struktural PP IPM Periode 2023-2025 yang baru dilantik bulan september 2023 kemarin.
Jika PP IPM masih juga tetap diam membisu dan seolah membiarkan keresahan – keresahan kader yang sedang bergejolak dibawah hari ini, dan menutup mata serta telinga atas aspirasi - aspirasi yang sudah kami sampaikan. Jika PP IPM juga masih terus melakukan agenda – agenda politik pragmatisnya di nasional tanpa memberikan penjelasan secara jelas dan terbuka kepada kami seluruh kader IPM se-Indonesia terkhususnya kami di Sulawesi Utara.
Maka dengan ini kami MENGUTUK KERAS atas langkah politik pragmatis yang dilakukan oleh oknum – oknum PP IPM periode ini. Hal ini akan masuk menjadi catatan hitam bagi seluiruh kader IPM di Sulawesi Utara, atas siapa saja oknum – oknum PP yang terlibat secara vulgar dan dengan bangganya menunjukkan eksistensi sikap politiknya di sosial media, yang seharusnya sebagai pimpinan tertinggi itu memberikan contoh yang baik dan memberikan edukasi – edukasi yang etis kepada kami kader – kader yang masih berproses dan masih panjang masa depannya, bukannya malah mengajarkan politik pragmatis yang tidak sejalan dengan tujuan Organisasi.
Lebih jauhnya lagi, kami akan menempuh jalur advokasi untuk menaikan aspirasi seluruh kader IPM Sulawesi Utara ini, ketingkat yang lebih tinggi. Kami akan berkoordinasi dengan Ayahanda kami Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara, yang kemudian akan kami lanjutkan sampai ke Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang masih peduli dengan kondisi IPM hari ini, karena terindikasi Ideologi Organisasi mulai goyah dan tergadaikan atas tendensi intervensi politik 2024 yang sedang berlangsung menjelang 14 Februari nanti.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui situs resminya juga telah merilis “Sikap Muhammadiyah dalam Politik”. Ada dua point yang kami tangkap. Pertama, Persyerikatan Muhammadiyah akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu. Kedua, meskipun memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk terlibat dalam politik praktis. Mereka yang terlibat harus nonaktif dari jabatannya di Persyerikatan Muhammadiyah.
Dengan dasar diatas, kami akan terus mengawal atas penyalah gunaan kekuasaan yang terjadi pada tubuh PP IPM yang semakin semena – mena dilakukan oleh oknum – oknum Pimpinan Pusat periode sekarang, terlebih Ketua Umum yang harus bertanggung jawab sepenuhya atas langkah politik yang dilakukan oleh PP IPM hari ini. Jika perlu, jajaran PP sekaligus Ketua Umum yang terlibat dalam agenda politik 2024 ini, WAJIB DI NONAKTIFKAN sesuai dengan rilis PP Muhammadiyah diatas.