Republiknews.com – Jakarta, Upaya Raja Sapta Octohari (RSO) untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUnaslub) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) 2021 yang semula dijadwalkan 12-13 Maret ini di Jakarta tertunda lagi. Pelaksanaannya diundur menjadi 2-3 April 2021.
Ini merupakan yang kesekian kalinya RSO yang sudah kehilangan mandat memimpin ISSI menunda pelaksanaan Munaslub induk organisasi balap sepeda Indonesia itu.
Ditengarai penundaan pelaknsaan Munaslub 12-13 Maret ini dikarenakan tak ada satupun bakal calon ketua umum yang mendaftar sampai batas waktu 5 Maret 2021 pukul 16.00 WIB seperti yang dipersyaratkan tim penjaringan dan penyaringan.
Sebetulnya RSO sudah mengkampanyekan pencalonan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Sulistyo Prabobowo untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum PB.ISSI periode 2021-2025.
Namun menurut sumber resmi TribunOlahraga.com yang layak dipercaya, Sigit siap menerima pinangan RSO menjadi Ketua Umum PB.ISSI tetapi dengan syarat dipilih secara aklamasi dan ISSI tidak dalam masalah.
Sementara kita ketahui bersama, ISSI kini dalam bersengketa menyusul adanya dualisme kepengurusan. Dan polemik ISSI ini sudah masuk ranah persidangan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
Polemik di ISSI ini berawal dari mosi tidak percaya terhadap RSO yang dilakukan oleh 22 Pengprov ISSI se-Indonesia, 27 Juni 2020 di Bandung, Jabar.
Mosi tidak percaya itu dilandasi oleh posisi RSO yang sudah menjabat Ketua National Olympic Committe (NOC of Indonesia/Komite Olimpade Indonesia (KOI).
Dan RSO pun sebetulnya sudah menyatakan mundur sebagai Ketua Umum PB.ISSI karena persyaratan untuk menjadi Ketua NOC tak boleh merangkap jabatan di induk organisasi cabang olahraga (PB/PP).
Namun kenyataan di lapangan RSO masih bertahan dan mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum PB.ISSI. Bahkan RSO masih membuat kebijakan strategis organisasi termasuk membekukkan Pengrov ISSI yang dianggap mbalelo.
Tindakan RSO semakin menggila dan tak terkendali ketika 22 Pengprov ISSI melalui Forum Pengprov ISSI se-Indonesia menggelar Munaslub 2020, 17 Oktober di Hotel Astom Kartika Grogol Jakarta.
Munaslub ISSI 2020 ini mengantarkan Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum PB.ISSI periode 2020-2024. Namun hasil Munaslub ISSI 2020 tersebut hingga tulisan ini dibuat belum mendapatkan pengesahan dari KONI Pusat.
Padahal semua dokumen kelengkapan administratif Munaslub ISSI 2020 itu sudah disampaikan ke KONI Pusat melalui Bidang Organisasi.
Tindakan brutal RSO yang menabrak aturan ini kemudian mendorong ISSI pimpinan Tatang Sulaiman melayangkan surat gugatan ke BAORI. BAORI kemudian memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi.
Namun mediasi BAORI menemui jalan buntu, RSO tetap bersikeras tak mengakui hasil Munaslub ISSI 2020. Padahal ISSI kubu Tatang Sulaiman sudah membuka pintu rekonsilasi diantaranya mengajak beberapa pengurus ISSI kubu RSO masuk dalam ”Kabinet”-nya.
Ketua BAORI Prof.Dr Edie Toet Hendratno SH ketika dikonfirmasi Rabu, (10/3/2021) kemarin menegaskan bahwa posisi BAORI sekarang menunggu permohonan gugatan dari ISSI pimpinan Tatang Sulaiman.
”BAORI tergantung dari apakah pemohon mengajukan gugatan lanjutan ke BAORI untuk dilanjutkan pembahasan pokok perkaranya. Pokok perkara diproses kalau ada gugatan tersebut,”kata Edie.
Tim kuasa hukum ISSI pimpinan Tatang Sulaiman, Eka NS SH juga membenarkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan gugatan lanjutan ke BAORI termasuk uang senilai Rp.50 juta.
”Kami memang sedang mempersiapkan semua dokumen untuk menjadi dasar utama melanjutkan gugatan perkara ini ke BAORI,”tambah Eka.
Edie Toet Hendratno juga mengakui bahwa uang sidang senilai Rp.50 juta itu sesuai aturan tata cara berperkara di BAORI. Semua Lembaga Arbitrase mengatur hal tersebut.
Uang senilai Rp.50 juta itu menurut Edie, merupakan dana operasional persidangan selama berjalan enam bulan dan bahkan bisa lebih.
Intinya, polemik ISSI masih panjang dan dipastikan perjalanannya cukup melelahkan. Sebelum ada keputusan akhir dari BAORI, polemik ISSI masih tetap berlangsung apalagi melihat KONI Pusat sebagai bapaknya induk organisasi cabang olahraga (PB/PP) terkesan tidak tegas dalam bersikap. TOR – (T.L)