Republiknews Bitung - Walikota Ir. Maurits Mantiri, MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar bersama Ketua DPRD Aldo N. Ratungalo menghadiri penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 di Manado .Senin (03/05/2021)
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kota Bitung Tahun Anggaran 2020, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota BitungTahun Anggaran 2020. Dengan demikian, Kota Bitung telah meraih 10 kali opini WTP secara berturut-turut sejak LKPD 2011-2021.
Ini pertanda Pemerintah Kota Bitung bersama DPRD Kota Bitung, terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik terlebih khusus dalam kepemimpinan Walikota Ir. Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar.
Hal tersebut juga menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemerintah Kota Bitung bersama DPRD Kota Bitung untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik terlebih khusus dalam kepemimpinan Walikota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar.
Kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu hingga Pemkot Bitung kembali meraih opini WTP dari BPK-RI," ungkap Walikota Maurits bersama Wawali Hengky.
Selain itu, Maurits dan Hengky mengatakan bahwa dengan diraihnya WTP ini, pihaknya meminta agar tindak lanjut terhadap apa yang minta dan disampaikan BPK RI Perwakilan Sulut, dalam buku LHP wajib dilaksanakan
Tindak lanjut tersebut, akan dipenuhi pemkot Bitung dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana yang diamanatkan BPK.
Meski sudah meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, pemkot Bitung dibawah nahkoda Maurits Mantiri dan Hengky Honandar bertekad kedepan tidak ada catatan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.ungkapnya.
Maurits menambahkan Inpektorat Kota Bitung, sebagai lembaga pengawas harus benar-benar melaksanakan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan akan setiap dokument administrasi salah satunya terkait anggaran yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,
Sementara ,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bitung Albert Sarese SE didampingi Sekretaris Riano Senduk SE MS.i dan Kabid Akuntansi Ricky Layata SE mengatakan bahwa dalam laporan LHP ini ada 4 hal sehubungan dengan opini BPK.
“Mulai dari sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan,” jelasnya.( Suryo)