Republiknews.com – Bogor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Dr Indra Iskandar mengatakan, realisasi anggaran DPR RI sampai dengan triwulan II/2021 baru terserap 42,27 persen. Karena itu, Indra mendorong kepada seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI agar di sisa waktu yang terbatas ini, unit kerja harus mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV.
Hal itu disampaikan usai acara pembukaan kegiatan Rapat Kerja (Raker) Setjen DPR RI dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang digelar Biro Organisasi dan Perencanaan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021).
“Realisasi anggaran DPR RI sampai triwulan II itu ada 42,27 persen. Sedangkan realisasi anggarannya sampai dengan 24 Agustus tahun ini 50,68 persen. Di sisa waktu yang terbatas ini, saya meminta teman-teman, unit kerja (di lingkungan Setjen DPR RI) mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV,” kata Indra.
Dikatakan, pelaksanaan anggaran 2021 masih dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, dimana hal ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan menciptakan transformasi baru, khususnya dalam perilaku, pola kerja dan pola pikir.
Karena itu, Indra berharap seluruh pegawai Setjen DPR RI dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan keadaan baru tersebut. Pandemi COVID-19 memunculkan sebuah transformasi yang bisa dijadikan momentum dalam melakukan transformasi digital.
“Kita tidak perlu membuat program-program yang terlalu ambisius tetapi tidak kredibel. Buatlah program nyata dan realistis yang memberikan hasil bermanfaat bagi Setjen DPR RI. Pastikan yang menjadi bagian dari tugas bapak/ibu dilaksanakan dengan baik, dan ambil tanggung jawab,” ungkap Indra.
Indra sempat menyinggung akan membentuk mekanisme reward and punishment atas kinerja pelaksanaan anggaran yang menurutnya penting sebagai bagian motivasi pegawai.
“Saat ini, belum ada mekanisme reward and punishment atas kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Ke depan, perlu kiranya kita memberikan reward and punishment atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran,” kata Indra Iskandar. (jcn/talia).