Republiknews.com – Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan, memastikan hingga saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945.
MPR tidak menginginkan hanya karena wacana Amandemen ini rakyat Indonesia menjadi semakin tajam pro kontranya, sehingga terkotak-kotak, terbelah yang pada ujungnya mengancam persatuan bangsa.
“Wacana ini (Amandemen-red) juga jangan sampai menghabiskan energi bangsa, yang semestinya digunakan untuk memikirkan penyelesaian pandemi COVID-19, yang sampai saat ini belum kunjung usai,” kata Sjarifuddin Hasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa’ di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Untuk itu, Syarief Hasan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah MPR ini.
“Kami di MPR akan berusaha semaksimal mungkin agar apapun hasil kajian dan keputusannya berdampak baik untuk semua,” tegasnya.
Syarief Hasan menekankan, ketelitian dalam melakukan kajian perlu diperhatikan. Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa.
“Jadi intinya, karena PPHN ini untuk rakyat, maka dibutuhkan konsentrasi dalam menyikapi dan mengelolanya,” tambahnya.
Kesepakatan Pimpinan MPR selanjutnya, lanjut Syarief Hasan, setelah selesai dilakukan pendalaman dan keluar hasilnya, maka langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi, dengan maksud mendapatkan respon balik dari rakyat.
“Rakyat siapapun itu, kami berikan hak yang sama untuk memberikan pandangannya,” ujarnya. (jcn/talia).