Republiknews, Bitung- Seringnya terjadi kecelakaan tragis dijalan Menado - Bitung yang melibatkan kendaran bertonase besar, membuat dua organisasi Wartawan di Bitung angkat bicara. Minggu (20/02/2022)
Kedua organisasi Wartawan PWI dan IWO, mendesak Pemerintah Kota ataupun Provinsi secepatnya membuat kebijakan terkait pemanfaatan Tol Manado - Bitung untuk kendaran bertonase besar.
Desakan kedua Organisasi Wartawan PWI dan IWO Bitung ini bukan tidak beralasan, dari pantauan para awak media, kecelakaan tragis yang mengakibatkan kematian, sering melibatkan kendaran bertonase besar.
Seperti yang baru - baru ini terjadi, Lakalantas kembali terjadi, tepatnya di jalan pasar Girian depan Gereja Katolik , pasangan suami istri (pasutri) almarhum Herry Dumais seorang wartawan senior di kota Bitung dan Sulut, dan istrinya almarhuma Nurhai Bakary seorang ASN di Dinas Perizinan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, korban meninggal dengan tragis ditempat kejadian.
Sekertaris PWI Bitung, Giat Eko Prasetyo, menyatakan, Sudah saatnya semua kendaraan bertonase besar, baik tronton, trailer, truk pasir, truk tangki minyak dan sejenisnya harus lewat di jalan Tol Manado Bitung. Kan sudah sempat di funsionalkan selama pelaksanaan Nataru (natal tahun baru) kemarin,” ungkapanya
Eko Prasetyo wartawan berdarah Jawa ini, juga mendesak Pemerintah kota Bitung dan pemerintah Provinsi serta Dinas Perhubungan sudah saatnya membuat kebijakan kendaran - kendaran berkapasitas besar lewat di jalan Tol.
Senada dengan Eko, ketua IWO Bitung Hesky Goni juga mendesak, "Walikota Bitung dan Gubernur Olly Dondokambey sudah saatnya membuat kebijakan yang mengataur kendaran - kendaran berkapasitas besar harus lewat di jalan Tol Manado-Bitung atau memperlakukan jam operasional di jalan Protokol ataupun jalan arteri " tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Richy Tinangon, saat di mintai keterangan via WA, terkait pengalihan kendaraan bertonase besar lewat dijalan Tol menjelaskan dan jam operasional di jalan Nasional ataupun Arteri, menjelaskan.
"jalan umum yang fungsinya sebagai , Jalan Arteri,, dan juga , Jalan Nasional, kewenangan pengaturannya ada di pemerintah pusat lewat kementerian perhubungan karena banyak sekali aspek yang terdampak berkaitan dengan kebijakan pengaturan pembatasan atau pengalihan,,
"Pemerintah daerah belum ada regulasi yg mengatur itu dan sejak beberapa waktu yg lalu sdh dikoordinasikan dengan kemenhub lewat pemprov utk pertimbangan pengalihan jalur lewat tol utk kendaraan angkutan tonase besar"ujarnya.
Tinangon juga menambahkan," Kita akan coba bangun regulasi lewat peraturan daerah" imbuhnya. (Suryo)