Republiknews, Ambon - Kunjungan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ke Kantor BAWASLU RI, pada Kamis 11 Agustus 2022, guna mendaftar sebagai peserta pemantau Pemilu 2024 mendatang. Yang di hadiri oleh Ketua Umum PB HMI, Ketua KOHATI PB HMI dan Bidang PDPP PB HMI.
Usai mendaftar PB HMI bersama BAWASLU RI gelar diskusi soal Pemilu 2024 dan masadepan Demokrasi Indonesia.
Kita ketahui secara bersama bahwa sejarah telah mencatat Pemilu dan Pilpres merupakan tonggkat Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi kala itu, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia dapat memilih secara langsung Presiden & Wakil Peresiden, disamping para anggota Legislatif.
Sebelum Reformasi pemilahan umum di Indonesia hanya memilih untuk wakil rakyat diantaranya DPR RI , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tradisi politik ini berlangsung sejak Pemilu yang pertama pada tahun 1955, sepanjang Pemilu Orde Baru hingga tahun 1999, rakyat tidak pernah mendapatkan kesempatan memilih secara langsung calon kepala negara (Capres), hingga di tahun 2004 dilaksanakan pemilihan secara langsung.
Belajar dari Pemilu langsung yang terlaksana Pasca Reformasi di tahun 2004 & setiap lima tahun sekali pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
PB HMI merasa menjadi tantangan pengawasan terberat pada Pemilu 2024 mendatang yang harus di perhatikan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU), yaitu ASN lebih netral & profesional, hindari transaksi politik uang (maeny Politic) & hentikan kekerasan dalam pemilu, serta Isu politk identitas agar tercapai tujuan Demokrasi Indonesia yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila.
Dengan tujuan memberikan pendidikan politk kepada masyarak sehingga masyarakat sadar & mengerti, memilih para wakil yang menjadi perwakilan rakyat di DPD, DPR RI, DPRD dan lebih memperhatiakn 30% kuota keterwkilan Perempuan agar bisa menjelaskan prinsip-prinsip mendasar yang dialami oleh perempuan.
Selain itu Indonesia sebagai Negara Kepulaan yang menganut sistem Demokrasi langsung perlu di perhatikan dalam pembagian Dapil Sebab dilihat dalam karakter pemilih secara geografis ada daerah pedalaman, daerah pesir dan kepulaan yang sering terjadi pelanggaran sangat fatal terjadi di daerah-daerah seperti disebutkan di atas.
PB HMI menegaskan bahwa, Indonesia sebagai negara yang multi entinis dan ragam budaya serta memiliki berbagai daerah kepulauan yang menganut sistem demokrasi tentu menjadi perhatian dunia internasional sebab di tengah guncangan resesi ekonomi dunia, akibat pandemi covid-19 serta perang Rusia vs Ukraina yang berimbas pada ekonomi dunia namun tekat BAWASLU yang menjadi kepercayaan jutaan rakyat Indonesia harus dijaga agar Pemilu di tahun 2024 harus berjalan tepat waktu berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Sahril Hitimala