Ambon, Republik News.Com: Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad hadiri pertemuan penilaian Kinerja delapan aksi Stunting bagi Kabupaten/Kota di Hotel Manise Ambon, Selasa (02/08/22).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku ini mendapatkan apresiasi dari Widya sebagai Duta Parenting Maluku yang menyambut baik kegiatan tersebut.Widya mengungkapkan,penurunan Stunting yaitu:
“Pertama Intervensi yang tepat diawali dengan analasis data yang tepat dan yang kedua yakni Konvergensi dimana Intervensi-intervensi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu. Kalau belum mampu bekerja sama, belum mampu menghilangkan ego proram dan ego sektoral, dapat dipastikan di daerah Bapak / Ibu sulit untuk menurunkan angka stunting. Konvergensi memiliki tantangan tersendiri karena mudah diucapkan namun di beberapa daerah, sulit untuk dilaksanakan,” terangnya.
Sambung Widya, kami sudah mengunjungi 11 Kab/Kota dan bisa melihat langsung kondisi yang ada di daerah Bapak/Ibu. “Saya ucapkan selamat bagi Kabupaten/Kota yang sudah berhasil melaksanakan 8 aksi konvergensi dengan baik. Bagi yang belum berhasil, tetap semangat, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan,” tandansya.
Kegiatan berlanjut dengan penyampaian sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dibacakan oleh Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie dimana Gubernur menyampaikan, Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
“Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,”terangnya.
Selain itu kata Sadali, pencegahan stunting penting di lakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari resiko terhambatnya perkembangan otak, yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
Hal kedua yang harus diperhatikan menurut Pj Sekda, adalah upaya pencegahan stanting membutuhkan keterpaduan sinergitas lintas sektor dan di perlukan intervensi perhatian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, untuk memberikan asistensi, sediakan afokasi kepada masyarakat, serta penyelarasan penyelenggaraan penganggaran pelaksanaan dan pemantauan.
“Stunting merupakan salah satu program prioritas Nasional, dimana penanganan di tuntut ada koordinasi antar sektor dan melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota ,dunia usaha, masyarkat umum dan lainnya,”tandasnya.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Sekda ungkapkan, pemerintah Provinsi melakukan penilaian kinerja Stunting di kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting pada 7 kabupaten lokus di provinsi maluku tahun 2019- 2021.
“8 Aksi Konvergensi ini meliputi Analisis Situasi,Rencana Kegiatan, Rembuk stunting, Peraturan Bupati Walikota tentang kewenangan desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Perbaikan Sistem, Management Data, Pengukuran dan publikasi Data, dan Review Kinerje Tahunan,”rincinya.
Kepada tim penilai, Pj Sekda harapkan dapat melaksanakan tugas penilaian sesuai dengan teknis yang sudah di tetapkan.
“Kami menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kota agar terus mendorong Percepatan Penurunan Stunting di daerah, melalui berbagi intervensi program dan kegiatan, baik secara spesifik maupun sensitif, sehingga target kinerja preferensi stunting yang telah di tetapkan dapat tercapai,”harapnya.
Selanjutnya, Acara di buka dengan pemukulan tifa oleh Pj Sekda mewakili Gubernur Maluku, dan didampingi Ketua TP-PKK Maluku, Ny.Widya Pratiwi Murad, Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, Bupati Buru, Safitri Malik, Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Idris Rumalutur dan Kepala Bapedda Provinsi Maluku.
Laporan wartawan republik news,
Dewi