Sum Ut-- Republik News, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi.
Selain itu media arus utama juga harus berperan sajikan informasi terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat.
“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujar Jokowi, pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, dipusatkan di GSG Pemprov Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).
Jokowi menohok, peran utama media saat ini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama ditengah keganasan post-truth, pascafakta dan pascakebenaran. “Media arus utama diharap mampu menjaga, mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,” injeksi Presiden.
Karena itu dia meminta semua pihak baik lembaga pemerintah pusat-daerah, BUMN, swasta, hingga LSM, dukung keberadaan media arus utama. Media massa tandas dia, tidak dapat berjalan sendiri.
“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus lakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, lakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus beri dukungan,” ujarnya.
Memasuki tahun politik, Jokowi berpesan media dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, obyektif, tak tergelincir polarisasi. Media harus dorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jurdil, meneguhkan persatuan Indonesia. “Media massa harus tetap jadi pilar demokrasi keempat, dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” tandasnya.
Pada bagian lain, disitat dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. Saat ini, isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah, nilai Presiden.
Apa pasal? Karena, Presiden mengintensi, saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.
"Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligent, kecerdasan buatan)," ujar dia.
Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik pun makin hilang.
"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan," pilunya.
Masalah utama kedua, lanjut Presiden, yakni keberlanjutan industri media konvensional yang hadapi tantangan berat. Menurut dia, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform-platform asing.
"Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," ulasnya bikin sedih.
Masalah utama ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus jadi perhatian bersama. Presiden Jokowi lelagi ulangi penegasan lampau, dimana memandang data sebagai "new oil" yang harganya tak terhingga.
Dia mengingatkan semua pihak waspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat. "Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan, perilaku masyarakat. Dengan manfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus jadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati, waspada mengenai ini," tuturnya mewanti.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Dan, tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
"Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," arahan direktifnya. (Rasyid)