SURABAYA, Republiknews.com- Kepala Biro (Karo) Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Ida Asep Somara mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satu indikatornya adalah jumlah satker yang meraih predikat WBK/ WBBM dari KemenPAN-RB.
Dari target nasional 30% satker harus meraih predikat WBK/ WBBM, Kanwil Kemenkumham Jatim telah mencapai 32,5%. Sudah melebihi target.
"Meskipun Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sudah melebihi target nasional, kami berharap kepala satker sebagai top leader di UPT agar tetap menggerakkan jajarannya," urainya.
Ida Asep menegaskan agar kepala UPT tidak terjebak dalam kontestasi pembangunan zona integritas. Reformasi Birokrasi, menurutnya, harus dilaksanakan sesuai hakekatnya dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan.
"Jangan membangun zona integritas hanya untuk kontestasi, agar ketika telah mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kita tidak cepat puas," tegas Ida Asep saat memberikan penguatan kinerja reformasi birokrasi kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim hari ini (14/ 3).
Ketika UPT lapas, rutan atau imigrasi dan UPT lain sudah mendapatkan predikat WBK/ WBBM, lanjut Ida Asep, maka harus menjadi dasar/ standar pelayanan. Dan harus ditingkatkan secara berkesinambungan.
"Sehingga proses reformasi birokrasinya bisa berlanjut, pelayanan yang kita berikan dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," urainya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengajak jajaran untuk membumikan reformasi birokrasi tematik. Salah satu kuncinya adalah dengan menggelar pembinaan hingga level bawah. Selain itu, Imam juga mengajak jajarannya agar berani melakukan terobosan kinerja. Tidak terjebak zona nyaman.
"Kinerja bukan hanya diukur dari aspek yang selama ini ada, tetapi juga soal bagaimana kita bisa menarik investasi dan mengentaskan kemiskinan," tutupnya. (Redho)