Republiknews Bitung- Akibat Kelangkaan Solar di kota Bitung , membuat Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/ Indonesia Logistics Forwader Association (ALFI/ILFA) Sulawesi Utara, ambil sikap tegas akan lakukan aksi mogok.
Hal ini bukan tanpa alasan, sudah hampir 3 tahun kelangkaan BBM jenis solar di kota Bitung belum juga teratasi.
Himpunan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi dan logistik, termasuk kepengurusan jasa kepabeanan ini mengaku sudah sangat gerah dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Bitung.
Menyikapi hal tersebut , DPW ALFI/ILFA Sulawesi Utara mengambil langkah tegas dengan rencana aksi mogok pada 27 Desember 2023 mendatang.
Hal ini disampaikan Ketua DPW ALFI/ILFA Sulawesi Utara, Syam Panai, usai memimpin rapat rencana aksi di salah satu cafe di Kota Bitung, seperti yang dilansir dari Jurnaltelegraf , Kamis (21/12/2023).
"Kami pengurus baru saja membahas soal aksi penghentian aktifitas pengangkutan logistik di Terminal Petikemas Bitung pertanggal 27 Desember. Artinya pada hari itu nantinya kurang lebih 900 kendaraan dari seluruh anggota ALFI/ILFA tidak akan berkegiatan. Karena selama ini kami terus saja dirugikan, baik waktu maupun biaya akibat dari antrian dan kelangkaan BBM jenis solar di Kota Bitung," ujarnya
Tak hanya itu Syam Panai juga membeberkan, pengurus ALFI/ILFA sudah melakukan beberapa upaya dengan langkah- langkah persuasif, termasuk persoalan antrian BBM ini bisa ditangani oleh pemerintah, namun tidak ada perubahan malah dirasakan makin sulit.
"Kami sudah mencoba langkah persuasif dengan mendatangi para petinggi di daerah ini. Termasuk, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulut," terang Syam Panai
Saat di sentil kelangkaan solar akibat dari mafia BBM jenis solar di kota Bitung, Syam Panai tidak mau menjelaskan lebih, di silahkan untuk menanyakan ke penegak hukum secara langsung.
" Pada intinya kami sebagai jasa pengiriman logistik sangat kesulitan solar, tentang mafia solar tanyakan kepada penegak hukum," tegasnya.
(* Suryo)