Aceh Timur, Republiknews.com - Pasca Kecelakaan yang menimpa Pj. Bupati Aceh Timur, Ir.Mahyudin,M.Si pada 8 Maret 2023 yang lalu hingga hari ini menimbulkan ekses terhambatnya kinerja Pemerintahan Aceh Timur.
Tidak jelasnya Tupoksi Pj.Bupati Aceh Timur pasca kecelakaan hampir satu bulan yang lalu semakin memperbanyak persoalan-persoalan lama yang tak tertuntaskan.
Ditambah lagi dengan kondisi Pj. Bupati yang belum bisa tampil dan maksimal dalam menjalankan tugas tugas sebagai Pj.Bupati Aceh Timur. Demikian penjelasan Koordinator Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI ) , Ronny H kepada media ini ,Rabu 5 April 2023.
Roni mengatakan banyak proyek-proyek mangkrak serta bermasalah pada tahun 2022 lalu sepertinya tidak terjamah hukum dan luput dari pantauan sehingga merugikan keuangan negara.
Termasuk sejumlah program bantuan pemerintah pusat khususnya bagi fakir – miskin di Aceh Timur, seperti bantuan rumah dhuafa dan ribuan rumah rehab yang diduga disunat oleh oknum – oknum tertentu di tingkat lapangan, bahkan diklaim sebagai bantuan dari pejabat tertentu, juga luput dari pandangan penegak hukum selama ini.
" Masalah masalah pembangunan dan masalah sosial masyarakat, ini merupakan tanggung jawab Pj. Bupati Aceh Timur. Dengan kondisi Aceh Timur saat ini bagaikan anak ayam kehilangan induknya tentu semakin berat.
Kita berharap dan berdoa kondisi Pj.Bupati Aceh Timur , Pak Mahyuddin segera sembuh dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa.
Terkendalannya dalam menjalankan tugas-tugas Pj.Bupati tidak bisa diselehasikan kepada Plt. Sekda.
Karena ada hal hal tertentu dan urgen yang tidak bisa diputuskan dan dijalankan oleh Plt. Sekda dibandingkan dengan kewenangan Pj.Bupati Aceh Timur. Belum lagi tugas tugas pokok plt.Sekda yang harus diselesaikan.
Namun sampai kapan keadaan kekosongan sosok pemimpin Aceh Timur ini berlangsung.
Sementara roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan fokus tugas tugas yang diemban dalam membangun Aceh Timur lebih baik lagi.
Apalagi rakyat Aceh Timur serta ruang birokrat didalam pemerintahan tentu membutuhkan sosok leadership yang mampu menahkodai Pemerintahan Aceh Timur. Dan jangan sampai dengan kondisi sekarang ini Aceh Timur semakin tenggelam." Jelasnya.
Ia juga berharap agar wakil rakyat yang duduk di DPRK Aceh Timur jeli melihat keadaan yang sedang berlangsung di Aceh Timur.
" Sudah saatnya tokoh tokoh masyarakat Aceh Timur beserta parlemen yang duduk di Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) memikirkan kondisi ini dengan mencari solusi terbaik. Jangan hanya diam dan menunggu kehancuran.
Mendagri harus turun tangan gejolak yg timbul di Aceh Timur selama ini banyak permasalahan yg tidak selesai, seperti perusahaan HGU,PT Bumi Flora, tidak jelasnya atau belum dilakukan pemetaan tapal batas dalam tata ruang di Aceh Timur terkait dengan masyarakat dan satwa liar.
Akibat tapal batas dan tataruang Aceh Timur tidak dibuat sehingga yang menjadi korban selalu hanya masyarakat.
Mengingat kondisi PJ Bupati saat ini yang tidak Kondusif kesehatannya.
Kami minta minta Mendagri mengambil langkah yang positif tentang kepala Pemerintah Aceh Timur.
Apalagi pesta demokrasi pemilu 2024 sudah didepan mata tentu harus dipersiapkan sematang matangnya semi sukses aman dan damai." Tambah Ronny.