Yogyakarta, Republiknews.com - (15/11) BPSDM Hukum dan HAM menggelar kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Hari Pertama FGD Review Kurikulum Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum TA 2023. Rabu(15/11/23).
Turut dihadiri oleh Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Musa Paparang dan Staf, Try Ervina, pada hari pertama kegiatan BPSDM menghadirkan dua orang narasumber yakni Ria Veriani, SIP, MPA selaku analis ahli madya pada pusat pengembangan kompetensi dan Sosio Kultural ASN pada Lembaga Administrasi Negara dan Sofyan, S.Sos, S.H., M.H. selaku kepala pusat penyuluhan dan bantuan hukum BPHN.
Beberapa point penting disampaikan oleh Ria Veriani, SIP, MPA dalam materi Evaluasi Pelatihan yang menitik beratkan pada hakikat dan fungsi ASN serta kesesuaian kompetensi ASN.
Pada kesempatan ini, Ria menjelaskan mengenai pengembangan kompetensi ASN meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural dan mengenai evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi peserta, penyelenggaraan, tenaga pengajar, evaluasi pasca pelatihan, survey integritas pelatihan, dan evaluasi lainnya seperti evaluasi kurikulum.
Sebagai narasumber yang kedua, Sofyan, S.Sos, S.H., M.H terkait materi Kebijakan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum , point penting yang disampaikan merujuk pada UU No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Permenpan RB No.1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional.
Sofyan menyampaikan mengenai pemerataan pengadaan jabatan fungsional sesuai kebutuhan instansi dan manfaat jabatan tersebut bagi instansi.
Selain itu, Sofyan menyorot terkait kompetensi kunci, "misalnya kompetensi dasar seperti kemampuan komunikasi bagi penyuluh hukum dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan budaya hukum dalam Masyarakat",
Kemudian, "kompetensi inti, misalnya Menyusun program penyuluhan hukum, dan kompetensi khusus yang memerlukan keahlian tertentu atau spesialisasi."
Menutup penyampaiannya, Sofyan menekankan pentingnya penyuluh hukum untuk siaga dan uptodate mengetahui peraturan perundang-undangan terbaru serta pentingnya memiliki mindset yang baik, menerapkan tata laksana tugas yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.
(Tzr)