Tingkatkan Mutu Komoditas Eksport Ikan, DJPT Resmikan TPI Higienis di Bitung

Bitung (26/4/2018) – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meresmikan tempat pemasaran ikan (TPI) higienis di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara. Selain itu juga memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Bukan tanpa sebab, revitalisasi TPI higienis yang menelan biaya Rp 7,14 miliar ini bertujuan agar pasokan produksi perikanan tetap terjaga kualitasnya. Apalagi ikan komoditas ekspor untuk pasar internasional yang membutuhkan cara penanganan ikan yang baik (CPIB). TPI higienis ini juga menghapus kesan TPI yang kotor dan sanitasi yang kurang layak. Apabila produksi perikanan terjamin mutunya, maka harga yang diperoleh juga berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan Penyerahan bantuan dan peresmian TPI higienis di PPS Bitung ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja didampingi oleh anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar, Walikota Bitung Mas Jonas Lomban, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

Ronald Soongan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung Liesje Macawalang, Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Nasrullah, Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Berlian, Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P Lesnussa, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Henry M Batubara, Kepala Cabang Jasindo dan Kepala Wilayah dan Cabang Perbankan di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Sjarief menyebutkan TPI higienis ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung geliat perikanan di Bitung. “Kita ingin menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh dan kotor, ikan harus dikelola dan ditangani dengan baik dan tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional,” ujar Sjarief di hadapan ratusan nelayan yang hadir di kawasan dermaga PPS Bitung.

Lebih lanjut Sjarief memaparkan, potensi perikanan di Sulawesi Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mencapai 1.242.526 ton di WPP 715 dan 597.139 ton di WPP 716.

“Dalam kurun waktu 10 tahun sektor perikanan di Sulawesi Utara tubmuh sebesar 4,6% per tahun yang berarti tetap berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Meski pada tahun 2012 sampai 2015 mengalami penurunan, namun berbagai upaya DJPT KKP dengan kehadiran kapal penyangga, kerja sama dengan kapal dan unit pengolahan ikan sejak tahun 2016 produksi perikanan kembali mengalami rebound dan terus naik hingga kini. Data terakhir tahun 2016 tercatat sebesar 302.864 ton, sementara tahun 2015 sebesar 257.774 ton. Pencapaian yang luar biasa, bukan?”, aku Sjarief.

Dalam kesempatan yang sama, KKP juga menyerahkan bantuan kapal perikanan beragam ukuran tahun 2017 sejumlah 74 unit untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 1 unit ukuran 10 GT, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 5 unit kapal 10 GT dan 18 unit ukuran 5 GT, Kabupaten Minahasa kapal berukuran 10 GT sebanyak 2 unit, ukuran 3 GT sebanyak 18 unit, dan ukuran 5 GT sebanyak 21 unit, Kabupaten Minahasa Selatan mendapat kapal ukuran 10 GT sebanyak 2 unit, dan ukuran 3 GT sebanyak 5 unit, a. Kabupaten Minahasa Tenggara 1 unit kapal perikanan ukuran 20 GT dan 1 unit kapal berbobot 30 GT, sementara Kota Bitung memperoleh 1 unit kapal perikanan berukuran 20 GT.

Sedangkan untuk bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 sejumlah 33 paket berupa rawai dasar 1000 mata pancing, gillnet permukaan dan handline tipe mata 3. Sebaran bantuan alat penangkapan ikan ini untuk Kota Bitung sebanyak 1 paket rawai dasar 1000 mata pancing, Kabupaten Minahasa, sebanyak 9 paket rawai dasar 1000 mata pancing dan Kabupaten Sangihe sebanyak 3 paket gillnet permukaan dan 20 handline tipemata 3.

“Bantuan ini merupakan bukti nyata pemerintah dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya menyentuh satu sisi saja, melainkan menyeluruh. Di samping kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan permodalan nelayan serta perlindungan nelayan melalui premi asuransi nelayan,” lanjutnya.
Pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan yang telah mencapai target 500.000 nelayan pada tahun 2017. Untuk nelayan di Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak 22.043 nelayan pada tahun 2017 telah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan dengan nilai total premi Rp. 3,85 miliar sedangkan di Kota Bitung sebanyak 3.020 orang dengan total premi Rp. 528,5 juta.

Data klaim (per tanggal 16 April 2018) pada tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 75 klaim dengan total nilai sebesar Rp. 6,4 miliar. Sedangkan kota Bitung sebanyak 20 klaim dengan nilai klaim sebesar Rp 1,78 Miliar. Sementara data klaim pada tahun 2017 untuk provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 2,11 Miliar dengan 43 klaim dan khusus di Kota Bitung terdiri dari 8 klaim sebesar Rp 195,1 juta.

“Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta,” jelas Sjarief.

Di saat yang bersamaan, DJPT KKP juga menggandeng perbankan melalui Bank BRI dan Bank Mandiriuntuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan. Tercatat nilai realisasi kredit pada tahun 2017 untuk Sulawesi Utara sebesar Rp 144,19 miliar dengan jumlah 3.733 debitur.

“Saya sangat berharap, bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan secara optimal oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan. Terima kasih tak terhingga untuk saudaraku para nelayan untuk kita semua yang telah menjaga segala sumber daya ciptaan Tuhan untuk diolah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi praktek penangkapan ikan yang ilegal dan merusak. Tanpa nelayan tidak mungkin kita dapat menikmati ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan. Jaya terus nelayan Indonesia!” tandas Sjarief. (Red)

Ramai BFF di Facebook Ternyata Text Delight Animation


Lini masa Facebook saat ini sedang ramai dengan status bertuliskan BFF. Kabarnya, jika kita menuliskan demikian di kolom komentar maka akan terlihat apakah akun kita aman atau tidak.
Orang menyebutnya sebagai uji coba keamanan hacker untuk akun Facebook. Saat kita menuliskan BFF di kolom komentar, lalu warna hijau terlihat maka akun Facebook kita telah dilindungi.
"Mark Zuckerberg, CEO Facebook, menemukan kata BFF untuk memastikan akun anda aman di Facebook. Ketik BFF di komentar. Jika terlihat hijau, akun anda telah dilindungi. Jika tidak muncul, ubah kata sandi anda segera karena mungkin diretas oleh seseorang," tulis pesan itu yang viral di Facebook sejak kemarin.
Banyak orang yang penasaran dengan cara ini. Apalagi dengan iming-iming bisa mengetahui akun kita diretas atau tidak. 
Padahal, kenyataannya, BFF dalam kolom komentar merupakan salah satu dari sekian banyak teks yang bisa berubah menjadi animasi di Faceboook. Situs Medium.com mengungkap jika teks yang bisa memunculkan animasi itu isebut Text Delight Animation.  
BFF, yang merupakan kepanjangan dari Best Friend Forever merupakan keyword untuk memunculkan dua tangan melakukan tos (high five). Satu tangan berwarna merah dan lainnya berwarna hijau.
Keyword animasi untuk 'bff' bisa juga dituliskan dengan 'bffs'. 
Teks untuk memicu gambar animasi ini telah diperkenalkan Facebook sejak September 2017 lalu.   (Red)

Bisnis Oli Bekas dan Regulasinya


Fofo ilustrasi
REPUBLIKNEWS.COM, - Pernahkah Anda berpikir, ke mana mengalirnya oli-oli bekas dari kendaraan kita setelah mencampakkannya di bengkel-bengkel kendaraan?

Oli-oli bekas kendaraan umumnya dikumpulkan dalam sebuah drum oleh pengelola bengkel. Setelah dikumpulkan hingga melimpah, oli bekas yang awalnya tak berharga jadi punya nilai rupiah.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1999tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), oli bekas termasuk B3 dan dikelola tak sembarangan. Untuk pabrik misalnya, limbah oli biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pabrik. Namun, bila tidak mampu melakukan pengolahan sendiri maka bisa diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin resmi mengelola limbah.

Limbah B3 dinilai berbahaya karena sifat, konsentrasinya, atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua ketentuan tentang pengolahan limbah B3 telah diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

Sayangnya, masih ada pengusaha bengkel yang belum paham regulasi semacam ini. Limbah oli yang harusnya dikelola oleh pihak pengumpul limbah B3 berizin lingkungan, justru oli-oli dibiarkan tanpa pengawasan dan jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga memicu kemunculan oli-oli oplosan. 

Kasus-kasus oli oplosan menjadi masalah yang menahun. Misalnya di Surabaya akhir tahun lalu, kepolisian berhasil menggerebek sebuah rumah industri yang memproduksi oli palsu. Mereka bisa meraup untung hingga Rp17 juta per bulan dari bisnis mengoplos oli bekas dengan oli baru.

Permintaan pelumas kendaraan setiap tahun terus meningkat, hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, membuat bisnis oli memang menggiurkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 saja, jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai 121 juta unit. Diperkirakan kebutuhan pelumas di Indonesia mencapai 800 juta liter per tahun.

Bagaimana alur limbah oli bekas?

Di lapangan, limbah oli biasanya dilego oleh pihak bengkel ke pengumpul sekitar Rp200 ribu per drum (200 liter) atau setara dengan Rp1.000 per liter. Harga ini jelas sangat murah bila dibandingkan dengan oli baru kemasan yang dijual di pasaran mencapai Rp40-85 ribu per liter. 

“Kita sih kurang paham, sudah langganan lama sama si pengumpul. Satu drumnya dibayar Rp200 ribu. Dijemputnya nggak nentu kapan aja, bisa dua minggu sekali bisa sebulan sekali,” kata Budi, salah satu montir bengkel motor di Jalan Raya Bojong Gede, Bogor kepada Tirto. 

Menurutnya, urusan menjual oli bekas sudah diserahkan pemilik bengkel kepada para montir sebagai tambahan penghasilan. Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa montir bengkel motor dan mobil yang ada di kawasan Depok dan Jakarta Selatan. Pemilik bengkel tidak berkewajiban memastikan ke mana limbah oli tersebut dibawa oleh pengumpul. 

Tirto mencoba menghubungi Andi, salah satu pengumpul oli bekas yang mengiklankan jasanya di sebuah blog pribadi. Tanpa ragu Andi pun menyebutkan harga yang sama termasuk jasa angkut. 

“Rp200 ribu per drum. Buat dijual lagi ke pabrik yang sudah lengkap izinnya,” kata Andi yang tak berkenan menyebutkan nama pabrik pengelolaan limbah.

Untuk mengumpulkan 200 liter oli bekas, biasanya bengkel motor butuh waktu sekitar 20-30 hari operasional. Sementara untuk bengkel mobil butuh waktu sekitar 10-15 hari operasional. Artinya dalam 1 tahun sedikitnya bengkel mobil/motor bisa menghasilkan 12-15 drum atau sekitar 3.000 liter oli bekas. Jumlah ini baru dari satu bengkel saja. 

Sebagai contoh saja, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) salah satu perusahaan resmi yang memiliki fasilitas pabrik pengolahan limbah oli. Berpusat di Cibitung, Bekasi, PT WGI juga memiliki lokasi pengumpulan oli bekas di 8 kota besar lainnya, seperti Tangerang, Bandung, Cirebon, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Semarang. 

Dalam satu hari PT WGI bisa menghimpun limbah oli sekitar 100 ribu liter dari para pengumpul. Limbah oli yang masuk akan diolah hingga menjadi base oil yang merupakan bahan baku dari oli atau pelumas. Lalu, base oil ini pun bisa dijual sebagai komoditas yang harganya merujuk pada harga internasional. Selain dari limbah oli, base oildihasilkan dari minyak mentah.

“Dalam satu bulan kita bisa produksi base oil sekitar 3 juta liter,” kata Manager Geo Collect PT WGI Rojali Adin kepada Tirto. 

Harga base oil di pasar internasional sekitar $4,5 per gallon (3,78 liter). Mari berhitung, dengan produksi 3 juta liter base oil setara dengan 793,6 ribu gallon US. Jika dikalikan dengan harga yang berlaku saat ini, berarti pabrik memutar uang dari oli bekas kira-kira $3,57 juta atau setara dengan Rp48 miliar per bulan.

Menurut Rojali, pihaknya tidak pernah memiliki patokan harga untuk membeli oli dari para pengumpul karena semua transaksi dilakukan berdasarkan negosiasi antara PT WGI dengan pihak pengumpul. Sayangnya, Rojali enggan menyebutkan angka negosiasi yang biasa diterapkan dalam transaksi. 

“Kalau harga tidak bisa di-publish ya. Karena ini kan limbah B3 ya, jadi kita juga sebenarnya menyebutnya itu bukan harga, tapi biasa kami sebut sebagai biaya kompensasi pengumpulan,” katanya.

Dalam laman resminya, PT WGI berkomitmen tidak membiarkan oli bekas menjadi limbah yang merusak lingkungan atau didaur ulang secara illegal menjadi pelumas tak berkualitas. Menurut klaim mereka, rantai pengumpulan oli bekas sampai tiba di WGI telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang pengumpul oli bekas.

PT WGI juga memiliki pabrik produksi pelumas kendaraan bermotor, industri dan alat berat. Merek andalannya oli Evalube, di pasaran harganya bervariatif puluhan ribu rupiah per liter. 

Oli yang diproduksi berdasarkan proses pencampuran base oil dan aditif dengan formulasi khusus dengan teknologi mesin blending Automatic Batch Blending System (ABB) berbasis komputer. Kapasitas produksi pelumas mereka mencapai 84 ribu metrik ton/tahun. 

Oli bekas yang dibuang saat mengganti pelumas kendaraan di bengkel-bengkel pada dasarnya sebagian akan didaur ulang kembali, dan menjadi produk oli baru bernilai tambah dan ramah lingkungan. Namun, perlu diingat, oli bekas adalah B3, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab.

Sumber


Masuk Kerja di Hadang Exs Karyawan, Ratusan Karyawan PT.Delta Minta Perlindungan ke Pemkot Bitung.



REPUBLIKNEWS, Bitung- Ratusan karyawan PT Delta Pasific Indotuna penuhi halaman hingga loby depan kantor Walikota Bitung, mereka meminta perlindungan dari pihak pemerintah Kota Bitung karena aktifitas mereka untuk bekerja di cegah oleh eks karyawan PT Delta Pasific Indotuna yang melakukan aksi demo.Rabu (28/03/2018)

Mereka  meminta perlindungan dari pihak pemerintah Kota Bitung karena sudah sejak hari kamis seminggu yang lalu dilarang masuk oleh para mantan karyawan yg di phk.

 "Yang bermasalah ini kan antara perusahaan dengan mereka yang di phk, namun justru kami para karyawan yg masih bekerja di ancam tidak boleh masuk bekerja oleh mereka " ujar Serdi, salah satu karyawan

Permintaan perlindungan mereka diterima oleh Assisten lll Pemkot Bitung Youke Senduk bersama HRD PT Delta Pasific Indotuna Ibu Ivon untuk membicarakan persoalan yang terjadi

Oleh HRD kepada para karyawan menyampaikan bahwa supaya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, sambil menunggu himbauan yang akan disampaikan kepada eks karyawan PT Delta Pasific Indotuna besok hari. (Suryono)

BUNTUT PANJANG KASUS POLISI ANIAYA 4 ORANG JUNIORNYA GORONTALO.


Foto ilustrasi
Republiknews, Gorontalo - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tiga anggota Polri berinisial Bripda ST, Bripda AL dan Bripda WD, menganiaya empat juniornya di rumah Bripda ST.

Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono mengatakan 11 orang yang diperiksa tersebut adalah tiga terduga pelaku, empat orang saksi korban, dan empat adalah yang menyaksikan.

"Selain itu, hasil visum korban akan segera ke luar dan pada hari ini prarekonstruksi akan digelar," ucap ABKP Wahyu, Selasa (27/3/2018)

Polisi Junior Babak Belur  dari Kapolda
Ia menjelaskan bahwa prarekonstruksi digelar untuk mengetahui apa saja peran masing-masing penganiaya. "Penetapan tersangka nanti akan diketahui setelah proses penyidikan, dan perbuatan ini merupakan tindakan pidana," kata dia.


AKBP Wahyu menegaskan bahwa perintah Kapolda Gorontalo Brigjen Rachmad Fudail sangat jelas, yaitu kepada yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, ungkap Wahyu, baru satu dari empat korban penganiayaan senior yang melapor. Namun, dari hasil pengembangan dan keterangan saksi-saksi akan melengkapi berkas perkara.

"Tindakan ini tidaklah pantas dilakukan oleh anggota Polri, karena seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," ucapnya. (ROMI.A) 


Sumber : LIPUTAN6 COM

Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun: Lima hal yang perlu Anda ketahui


Sumber foto : www.bbc.com/indonesis

Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.
Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.
Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.

Mengapa jumlahnya sangat banyak?

Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).
Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.
Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.
"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.
Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."
"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Aman atau tidak?

Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".
Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.
Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."
Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.
Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."
Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.
Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.
Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".
Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."

Akankah membebankan 'anak-cucu'?

Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.
Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.
Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."
Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.
"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."
Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."
"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."

'Berpotensi akibatkan krisis ekonomi'

Meskipun begitu, kepada BBC Indonesia, ekonom Josua Pardede menekankan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total Rp4.849 triliun ULN Indonesia, 49% adalah milik swasta.
"ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997," tegas Josua.
ULN swasta bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.
"Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedging atau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998."
Josua mengungkapkan menjelang krisis 1997, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis utang yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar.
Kondisi inilah yang ditakutkannya terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak.
Peningkatan ULN swasta ini adalah ironi dari perbaikan ekonomi. Pada saat ekonomi membaik, maka semakin banyak pula perusahaan yang ingin mengekspansi bisnisnya. Perusahaan memilih sumber dananya dari pinjaman luar negeri, karena "suku bunga di luar negeri lebih kompetitif, bahkan di Jepang (suku bunganya) masih negatif".

Seharusnya biayai infrastruktur dengan apa?

Josua Pardede menyebut ULN bisa ditekan dengan mencari sumber dana lain bagi pembiayaan infrastruktur. Salah satu pilihan yang dinilainya patut dipertimbangkan pemerintah adalah investasi swasta dalam negeri.
Menurutnya investasi swasta di sektor infrastruktur masih relatif rendah.
"Pertumbuhannya kurang dari 10%". Minimnya investasi swasta ini karena tingkat risiko proyek infrastruktur cukup tinggi dan kurang cepat 'menguntungkan' karena pembiayaannya dalam jangka panjang," jelas Josua.
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, berpendapat sama, dengan menyebut pemerintah harus lebih selektif dalam memilih proyek yang didanai: "Misalnya, pemerintah fokus saja pada proyek yang sifatnya untuk kepentingan publik dan infrastruktur publik. Di luar itu biarkan swasta."
"Tol di Jawa misalnya, tidak perlu pakai APBN. Asalkan skemanya, formulasinya jelas, pasti akan laku seperti kacang goreng untuk digarap swasta. Pemerintah hanya jadi penjamin, karena sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan surat utang."
Enny menambahkan, Indonesia 'seharusnya' meniru Cina, yang memberikan "karpet merah" penanganan proyek komersial, kepada investor swasta.
"Kalau kita terbalik, yang hajat hidup orang banyak, misalnya minyak dan gas, itu yang 50% kuasai swasta, bahkan asing pula. Sementara ada yang tidak hajat hidup orang banyak, kita (pemerintah) yang garap." ( red )

Aninda dan Ancaman Kebocoran Data Warga



Republiknews.com, Akhir Februari, Aninda Irastiwi kesulitan melakukan registrasi SIM card. Padahal itu hari terakhir masa registrasi kartu. Jika telat, kartu selulernya tak bisa lagi digunakan.

Aninda akhirnya betul-betul gagal melakukan registrasi SIM card seperti yang sudah diwajibkan pemerintah. Ia lantas melaporkan hal itu ke Indosat Ooredo selaku penyedia layanan kartu telepon seluler yang ia gunakan. Pelaporan dilakukan via Twitter.

Indosat menyarankan Aninda untuk melakukan registrasi ulang. Namun, setelah menjalankan prosedur pendaftaran yang disarankan Indosat, Aninda menemukan sekitar 50 nomor berbeda yang melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan miliknya.

Perkara itu jadi viral.

Direktur Indosat Ooredo Joy Wahyudi kemudian menyatakan telah menghapus nomor yang ikut-ikutan melakukan registrasi menggunakan data Aninda. Meski begitu, ia tak tahu pasti kenapa data Aninda bisa sampai digunakan pihak lain.

Menurut Joy, kesalahan bukan terjadi pada operator. Bisa jadi, menurutnya, Aninda secara tak sadar membagikan data-datanya kepada pihak ketiga.

Walau permasalahan tersebut sudah ditangani, kasus  yang dialami Aninda menyebar. Isu soal keamanan data--yang telah dikhawatirkan sejak wacana wajib registrasi SIM card dilempar--jadi kembali muncul.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membantah terjadi kebocoran data di kementeriannya selama proses pengumpulan data pengguna telepon seluler pekan lalu.

“Dari Kominfo tidak ada data yang bocor. Operator juga tidak bocor karena datanya tetap ada di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Apa yang dilakukan itu otorisasi--dari pelanggan kepada operator dicocokkan NIK dan KK dengan database milik Dukcapil. Bukan data ada di operator, hanya konfirmasi saja,” kata Rudiantara, Senin (5/3).

 Meski Kominfo membantah terjadi kebocoran data, isu keamanan data pribadi tetap jadi sorotan. Terlebih, hingga saat ini belum ada produk hukum berupa undang-undang yang memastikan perlindungan data pribadi warga.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang selama ini menjadi acuan perlindungan data pribadi, hanya memuat sanksi administrasi bagi pihak yang menyalahgunakan data.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djaffar berpendapat bahwa pemerintah, khususnya Kominfo dan Kemendagri yang memegang basis data kependudukan, harus bertanggung jawab untuk menuntaskan isu kebocoran data tersebut.

“Harus melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penggunaan data-data pribadi warga negara itu. Agar terang  siapa yang membocorkan,  kemudian langkah selanjutnya apa,” Wahyudi kepada kumparan, Rabu (7/3)

Ia menduga, kebocoran NIK tersebut karena foto-foto KTP yang bersangkutan pernah tersebar di jagat maya sebelum kewajiban registrasi SIM card diberlakukan.

“Kalau googling di dunia maya, NIK dan KK itu banyak. Dan itu sudah terjadi sebelum adanya registrasi prabayar, karena registrasi prabayar kan baru mulai Oktober 2017. Jadi, kesadaran masyarakat terhadap keamanan (data pribadi) itu yang harus ditingkatkan terus,” kata Rudi.

Berbeda dengan negara lain yang memiliki regulasi perlindungan data pribadi sebelum memberlakukan kewajiban registrasi SIM card, Indonesia tak demikian. Kewajiban melakukan registrasi kartu tak disertai aturan perlindungan memadai.Indonesia, berdasarkan data Elsam, adalah 8 dari 88 negara di dunia yang mewajibkan mewajibkan registrasi SIM card tanpa undang-undang perlindungan data pribadi.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ketinggalan menerapkan UU perlindungan data pribadi. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki Personal Data Protection Act 2010 yang mulai diberlakukan tahun 2013, Singapura dengan Data Protection Act 2012, dan Filipina Data Privacy Act of 2012.

“Sementara Indonesia tidak memiliki satu undang-undang spesifik pun yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi,” ujar Wahyudi.

Padahal isu pelindungan data pribadi sudah menjadi isu global. Sidang Umum PBB tahun 2013 misalnya memberikan perhatian khusus pada isu proteksi data pribadi warga. Saat itu PBB mewanti-wanti negara-negara di dunia yang mengawasi warganya agar tetap melindungi data pribadi rakyat mereka.

Walau desakan untuk menyusun undang-undang perlindungan data pribadi muncul sejak dulu, eksekutif dan legislatif selama ini seperti saling tunggu. Alhasil, draf rancangan UU terkait belum juga masuk ke dalam program legislasi nasional.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, UU perlindungan data pribadi masih pada tahap wacana. Sampai saat ini DPR masih menunggu langkah dari pemerintah.

“Kami memang berharap pemerintah segera bisa memasukkan rancangan undang-undang data pribadi sebagai prolegnas. Sekarang kan naskah akademiknya belum ada. Bisa juga jadi inisiatif DPR. Tapi itu belum dibahas di internal komisi,” kata Charles. ( Red )