OTT Kalapas Sukamiskin Yosana Dipertanyakan


Republiknews 
Jakarta - Ditangkapnya Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Wahid Husen oleh Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (20/7) malam tak membuat sejumlah pegiat antikorupsi kaget. Pasalnya, informasi terkait lapas Sukamiskin menjadi rumah dan kantor baru yang nyaman dan aman bagi napi koruptor asal sanggup membayar mahal bukan hal yang baru.

Oleh karena itu, pegiat antikorupsi Dahni Anzar Simanjuntak mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menkumham Yasona Laoly. Selain, itu, KPK juga diminta untuk memeriksa politikus PDI-P tersebut atas kasus dugaan suap yang melibatkan Wahid.

“Saya kira bukan cuma sekedar dicopot, yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggung jawab beliau, misal bisa dimintai keterangan kepada Menkumham, apakah benar ada lobbi-lobbi Napi kepada dia (Menkumham), atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi,” tegas Dahnil kepada JawaPos.com, Sabtu (21/7).

Hal ini menurutnya penting dilakukan, karena rata-rata napi koruptor yang dipenjara di LP Sukamiskin punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat.

“Dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan membongkar pratik mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita,” imbuhnya.

Pendiri Madrasah Antikorupsi ini berharap, dengan ditangkapnya Kalapas Sukamiskin oleh KPK, hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan kasus-kasus serupa yang terjadi di lapas lainnya.

Mudah-mudahan kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap di sana,” tukasnya.

Terpisah, terkait desakan terhadap dirinya agar dicopot, hingga berita ini diturunkan, Menkumham Yasona Laoly belum menjawab pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Hal senada juga dilakukan Dirjen Lapas, Sri Puguh Utami.

Sementara itu, Kabag Humas Dirjen Pas Ade Kusmanto hanya membenarkan adanya oknum di lembaganya yang diciduk KPK. Kendati demikian, dia enggan membelas soal desakan agar Menkumham dicopot dari jabatannya.

“Benar KPK membawa Kalapas Sukamiskin, selanjutnya menunggu pernyataan resmi dari KPK,” tukasnya.( sumber )

Republiknews.com/ Suryono
Bingung  Cara Claim SWDKLLJ  ?

Bingung Cara Claim SWDKLLJ ?

Republiknews
Jakarta - Melansir dari www.detik.com, Bagi para pengendara yang telah membayar pajak otomatis akan mendapatkan manfaat dari pemerintah lewat PT Jasa Raharja melalui SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Maka, setiap resiko dari kendaraan yang menyebabkan orang lain celaka (pihak ke-3) akan diberikan santunan (sang korban atau pihak ke-3).

Lalu pertanyaan timbul, bagaimana cara mengajukan permohonannya? Ternyata, prosedur yang harus dipenuhi tidaklah susah loh Otolovers. Bahkan tidak bertele-tele.

"Prosedur pengajuannya sebenarnya cukup mudah. Paling tidak melaporkan dulu ke pihak yang berwajib (polisi) ketika mengalami kecelakaan lalu hubungi Jasa Raharja. Selanjutnya kami yang bekerja. Itu saja," kata Kepala Urusan Humas PT Jasa Raharja, M. Iqbal Hasanuddin kepada detikOto di Jakarta.

Setelah melaporkannya, pihak Jasa Raharja akan mulai tancap gas ke tempat kejadian kecelakaan dan rumah sakit tempat sang korban dirawat. Tapi ingat ya, bukan pemilik kendaraan yang mendapatkan sumbangan, tapi si korban atau pihak ke-3.

"Setelah itu, kami akan memastikan tempat dan situasi kecelakaan serta kondisi di rumah sakit (menengok si korban). Layanannya 24 jam dalam 7 hari," papar Iqbal.

"Dengan responsif seperti itu maka kita bisa menyelesaikan santunan tersebut dalam 2 hari dari target 7 hari kerja," lanjutnya.

Nah, untuk memudahkan Otolovers bisa langsung hubungi nomor Jasa Raharja apabila kecelakaan terjadi di 0812-10-500-500 (Sms atau Whatsapp).

"Kita bekerja sama setidaknya sampai 1.068 Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Jadi apabila ada korban kecelakaan tidak lagi ditanya 'siapa yang menanggung?'. Karena itu ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Jasa Raharja," tutup Iqbal.( sumber )


Republiknews.com/ Suryono


Siapa Dalam Pusaran Korupsi PLTU ??


Republiknews
Jakarta - Melansir dari Tirto.id, Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Satgas KPK) menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu pagi hingga malam, 15 Juli 2018. Penggeledahan rumah Sofyan Basir oleh KPK bagian dari pengembangan aksi tangkap tangan terhadap Eni Mulyani Saragih dan Johannes B. Kotjo. Keduanya adalah tersangka dalam dugaan suap kontrak kerja sama pembangunan PLTU-1 Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK sudah menyelidiki kasus ini sejak Juni 2018. Artinya proses projustisia sudah berjalan hampir satu bulan lebih sebelum Eni dan Johannes kena tangkap tangan. Eni ditangkap di kediaman Menteri Sosial Idrus Marham, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Kasus ini bagian dari proyek PLTU Riau-1 yang melibatkan perusahaan Blackgold Natural Resource Limited (Blackgold). Pada 24 Januari 2018, Blackgold mengumumkan menerima Letter of Intent (LoI) atau surat minat dari PLN dalam rangka perjanjian jual beli listrik atau power purchasment agreement (PPA). PPA menjadi penting bagi perusahaan yang akan membangun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) agar listriknya terjual ke PLN.

Blackgold masuk dalam konsorsium PT Pembangkit Jawa-Bali (anak usaha PLN), PT PLN Batu Bara, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. Konsorsium ini akan mengembangkan dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) di Mulut Tambang dengan kapasitas 2 x 300 MW.

Konsorsium akan memasuki PPA definitif dengan PLN setelah syarat dan ketentuan dalam LOI terpenuhi. Setelah itu, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk Proyek PLTU Riau-1 guna untuk menuntaskan perjanjian pembelian tetap untuk jangka panjang dengan anak perusahaan BlackGold, PT Samantaka Batubara.  PT Samantaka ini akan menjadi pemasok batubara pada proyek PLTU Riau-1 yang targetnya akan selesai 2023.

LoI adalah pintu masuk bagi kelangsungan bisnis Blackgold. CEO Blackgold Grup Philipp Rickard mengatakan LOI merupakan tonggak besar dalam perjalanan Blackgold menuju tujuan akhir untuk mendapatkan proyek jangka panjang.

“Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan menjelang penandatanganan akhir PPA dengan PLN,” kata Phillip, 24 Januari 2018

Sebelum LOI Turun

Keberhasilan Blackgold menerima LoI bukan tanpa masalah. KPK justru menduga ada masalah di balik kerja sama yang akhirnya dituangkan dalam LoI terhadap Blackgold. Pada Desember 2017, atau sebulan sebelum LoI terbit, KPK menerima laporan penyerahan uang Rp2 miliar kepada Eni Mulyani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidani masalah energi.

Basaria menduga uang itu merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Uang diberikan oleh Johanes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold kepada Eni.

Berselang dua bulan setelah LoI terjadi, Johanes kembali mengirimkan uang Rp2 miliar kepada Eni melalui stafnya pada Maret 2018. Empat bulan berselang, uang kembali dikirim Johanes kepada Eni sebesar Rp300 juta pada 8 Juni 2018, dan terakhir Rp500 juta pada 13 Juli 2018.

“Eni diduga berperan memuluskan proyek penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU-1 Riau,” ucap Basaria.

Sejauh ini, belum jelas bagaimana cara Eni memuluskan penandatanganan LoI. KPK masih terus menelusuri informasi yang mereka dapat setelah memeriksa 14 orang yang ditangkap dan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Salah satu informasi yang dikembangkan adalah dengan menggeledah rumah Sofyan Basir.

Penggeledahan di rumah Sofyan menjadi coreng baru buat PLN. Perusahaan listrik pelat merah ini bukan kali pertama menghadapi masalah dengan pucuk pimpinannya, antara lain: Nur Pamudji dan Dahlan Iskan yang sempat jadi tersangka kasus hukum.

KPK menduga ada rangkaian peristiwa yang terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1 ini di rumah Sofyan. Soal ini Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan “Penggeledahan dilakukan karena diduga terdapat bukti yang terkait penyidikan,” kata Febri, Senin (16/7/2018).

Bukti yang diduga terkait dengan perkara ini nyatanya memang ditemukan KPK. Antara lain: dokumen dan rekaman CCTV. Namun, Febri tak mau memberi keterangan jelas apakah memang Sofyan terlibat dalam kasus tersebut. Febri tak merespons pesan singkat yang dikirim Tirto lewat aplikasi WhatsApp, dan hanya membacanya.

Pada konferensi pers di Gedung Utama PLN Kantor Pusat, Senin (16/7) Sofyan Basir menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia mengaku akan patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Sebagai tuan rumah, dirut membantu KPK dan memberikan sejumlah informasi terkait proyek Riau-1, serta dokumen terkait objek,” kata Sofyan.

Proses hukum memang masih berlangsung, namun bagi PLN kasus PLTU Riau-1 menjadi duri dalam daging baru bagi para direksi dan PLN sebagai korporasi.( sumber )


Republiknews.com/Suryono

TNI Nyatakan Banyak Penerbangan Asing Masuk Ke Wilayah Udara Papua

Photo Google Map
Republiknews– Tentara Nasional Indonesia menyatakan selama ini banyak penerbangan asing yang masuk ke wilayah udara Papua. Bahkan, mereka memata-matai kondisi Papua.

Menurut Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional IV Marsma TNI Jorry Koloay, pesawat-pesawat asing keluar masuk wilayah udara Papua dengan mudah karena minimnya sarana prasarana dan personel pengawas lalu lintas penerbangan.

 Untuk tahun yang lalu, ada tujuh penerbangan yang ilegal Papua, mereka terbang dari Australia ke Guam dan Filipina dan sebaliknya," ujar Jorry Koloay di Jayapura, Selasa, 17 Juli 2018.

Jenderal bintang satu itu menuturkan, pesawat asing yang melintasi wilayah Papua dianggap ilegal, karena izin yang berjuang tidak sesuai dengan yang disebutkan.

"Memang ada izin, tapi jenis pesawat yang berbeda, bahkan orang dalam pesawat juga berbeda dengan kami anggap ilegal," ujarnya

Menurut dia, ada juga yang melakukan pengamatan dan pengintaian dan foto udara diam-diam. Kerawanan lain, lanjutnya, banyak penerbangan internal Papua yang tak memiliki izin terbang.

"Ada 302 lapangan terbang dan bandara di Papua, sementara sarana dan prasarana dan SDM sangat terbatas akibatnya sulit, dan inilah yang terjadi. Kondisi seperti ini sangat rawan terjadi kecelakaan udara," ujarnya.

Wilayah udara Papua juga sangat rawan dari aksi teror, baik dari kelompok bersenjata maupun teroris karena Papua yang berbatasan dengan negara lain.

"Potensi udara diganggu oleh kelompok-kelompok yang sangat tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbatasan dengan negara lain seperti Australia, Filipina, PNG dan juga negara-negara Pasifik lainnya," kata dia.

Jorry Koloay mengatakan, Membutuhkan tiga ribu orang untuk dapat mendeteksi 302 bandara yang ada di Papua.

"Kalau pesawat terbang dan bandara di Papua adalah 302, maka orang yang membutuhkan sekitar tiga ribu, atau enam hingga enam juta," kata Jorry. ( sumber )

Republiknews.com/ Suryono

Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke 72 Koramil Grogol Sukoharjo Beri Kejutan

Sukoharjo - Republiknews
Polda Jateng, Sukoharjo –  Memperingati HUT Bhayangkara ke-72 , Koramil 09 Grogol berikan Kejutan kepada Personil Polsek Grogol yang dilaksanakan di Mapolsek Grogol Jl. Ir. Soekarno Solobaru Ds. Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjopada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 10.45 s/d 11.30 WIB.
Kedatangan rombongan dari Koramil 09 Grogol diterima langsung oleh Kapolsek Grogol AKP Dani Herlambang SP MH beserta Anggota. Pemberian Ucapan Selamat HUT Bhayangkara Ke 72 kepada Polsek Grogol oleh Danramil Grogol Kapten Inf. Kurniawan Jayadi bersama Anggota dengan membawa Kue Tar yang diterima langsung oleh Kapolsek Grogol AKP Dani Herlambang, SP, MH di dampingi para Kanit / Kasi dan Anggota Polsek Grogol.
Danramil 09 Grogol Kapten Inf. Kurniawan Jayadi mengatakan, yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk dukungan moralitas dalam menjalankan tugas,Ini wujud solidaritas dan kebersamaan TNI-Polri di wilayah Grogol dan bentuk dukungan kami. Komunikasi dan kerja sama kerap kami lakukan, ucapnya.
Kemudian tidak hanya dilakukan dalam HUT Bhayangkara saja, tapi juga dalam setiap momen yang dilakukan oleh Polsek Grogol Ini adalah bukti nyata TNI dan Polri selalu kompak. Bersama kami mengisi kemerdekaan NKRI untuk kepentingan bangsa dan Negara.
Dia berharap, di usia ke – 72 tahun semoga Polisi semakin menjadi pengayom, pelindungan, dan pelayan masyarakat. “Di usia yang 72 ini, kami prajurit berdoa dan berharap, semoga Polri semakin professional dan dicintai rakyat.tuturnya.
Republiknews.com/ Prihanto

Pimpin Rapim, Wali Kota Minta UKPD/SKPD Maksimal Sukseskan Asian Games Ke XVIII Tahun 2018

Jakarta Timur - Republiknews
Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Tingkat Kota Jakarta Timur, di Ruang Pola Lantai 2 Blok A Kantor Walikota, Rabu (4/7).
Turut hadir Wakil Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur Usmayadi, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni, para Asisten dan Camat, serta para Kepala Bagian dan Para Kepala Suku Dinas dilingkungan Kota Jakarta Timur.
Rapim membahas berbagai bidang permasalahan diantaranya, Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.
Selain itu Rapin juga membahas mengenai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan radius 1 kilometer dari Equestrian Venue Pulomas dalam rangka dukungan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan data realisasi penyerapan anggaran (SPJ) Tingkat Kota Administrasi  Jakarta Timur per 30 Juni 2018.
Wali Kota mengatakan, Rapim kali ini dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapim tingkat provinsi DKI Jakarta, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat sebagai wujud pelayanan bagi masyarakat.
“Nah, kita juga akan mengagendakan program rutin pasca liburan Idul Fitri tahun ini. Jadi di akhir bulan ini adanya HBKB dalam rangka memeriahkan HUT Ke 491 Kota Jakarta,  HUT Ke 45 PT JIEP, halal bi halal serta Gebyar Germas yang akan diselenggarakan oleh Sudin Kesehatan Kota Jakarta Timur,” tambahnya.
Menurut Wali Kota hal terpenting dalam rapim ini Equestrian Venue Pulomas harus bersih dari hewan kurban, telah ditentukan untuk tahun ini jarak satu kilometer Equestrian Venue Pulomas harus steril, kemudian daerah rawan dengan radius delapan kilometer dari Equestrian Venue Pulomas yaitu lintasan Kecamatan Matraman, Jatinegara, Duren Sawit dan Cakung tidak boleh ada Kuda dan Delman.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni menuturkan, sterilisasi dilakukan terutama di sekitar Equestrian Pulomas. karena penyelenggaraan Asian Games nanti berbarengan dengan Hari Raya Idul Adha.
“Jadi initinya sterilisasi di radius satu kilometer dari Equestrian Pulomas dan delapan kilometer wilayah rentan. Kemudian juga H-10 Idul Adha akan kita lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, Kita juga sosialisasi ke masjid, mushola dan tempat pemotongan hewan kurban terdekat untuk tidak memotong hewan kurban, Serta surveillance terhadap kuda-kuda yang ada di sekitar kawasan Pacuan Kuda Pulomas juga telah dilakukan sebanyak tiga kali, dan secepatnya akan merelokasi sementara kuda-kuda di Jakarta Timur untuk keluar Jakarta,” jelasnya.


sumber
Republiknews.com/ Sodiqin Abdul Latif

Lomba Senam Maumere Meriahkan HUT ke-71 Koperasi

Depok - Republiknews
Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok mengadakan lomba Senam Maumere. Lomba tersebut akan diadakan pada Jumat (20/07) di lapangan Balai Kota Depok pukul 08.00-11.30 wib.
“Pendaftaran mulai dibuka sejak tanggal 02-12 Juli mendatang. Kuota peserta terbatas hanya untuk 11 tim,” tutur Kepala DKUM Kota Depok, Mohammad Fitriawan kepada depok.go.id, belum lama ini.
Dirinya mengatakan, lomba Senam Maumere tidak hanya untuk para penggerak koperasi tetapi terbuka untuk masyarakat umum. Karena itu, komunitas senam maupun perwakilan dari setiap kecamatan boleh mengikuti lomba senam tersebut.
“Para peserta bisa mewakili komunitas senam maupun dari kecamatan,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, para peserta lomba diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pertama, setiap tim terdiri dari 7-10 orang. Kedua, mengisi formulir pendaftaran saat teknikal meeting pada Jumat (13/07). Ketiga, durasi penampilan setiap tim maksimal 10 menit.
“Yang menjadi poin penilaian yaitu kekompakan, keindahan, dan kreasi. Sementara itu, panitia juga telah menyiapkan hadiah bagi pemenang lomba berupa piagam, piala, dan uang pembinaan,” tandasnya.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PJ Lomba Senam Maumere :
  1. Hj. Rina Nurbaiti (08129068171).
  2. Ibu Mita (085780098068)

Republiknews.com/ Said Umar